Suara.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menerima kunjungan perwakilan Pemerintah Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, dan Muna Barat di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) sebagai langkah strategis menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi memastikan data yang digunakan pemerintah selalu mutakhir dan objektif, sehingga program yang disusun pemerintah pusat maupun daerah dapat tepat sasaran serta mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
"Mari kita bersinergi. Berangkat dari data ini, dengan pemutakhiran, supaya kemudian data ini objektif sehingga program-program yang disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, tidak ada manipulasi," tegasnya.
Agus Jabo menjelaskan, DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimutakhirkan melalui Kemensos memiliki peran vital dalam upaya pengentasan kemiskinan. Keberadaan DTSEN juga menjadi acuan tunggal bagi berbagai program kementerian dan lembaga, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih data.
Karena sifat data yang sangat dinamis, pemutakhiran DTSEN perlu dilakukan secara berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, Kemensos menyediakan berbagai kanal pembaruan data, seperti melalui musyawarah desa atau kelurahan serta aplikasi Cek Bansos, yang memudahkan pemerintah daerah melakukan pembaruan data masyarakat.
Lebih lanjut, Agus Jabo menjelaskan pemutakhiran data DTSEN terbagi menjadi dua kategori. Pertama, pembaruan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan setiap bulan. Kedua, pembaruan data penerima bantuan sosial yang dilakukan setiap tiga bulan. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar terus mengawal proses pembaruan data tersebut.
Ia juga mendorong dinas sosial di daerah untuk memperkuat koordinasi dengan BPS agar data bantuan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran.
"Dinas Sosial di setiap daerah, ayo cepat berkoordinasi dengan BPS. Terus lakukan pemutakhiran agar seluruh bantuan sosial ini tepat sasaran, sampai seluruh data akurat," ujarnya.
Baca Juga: Kunjungi SRMP 1 Deli Serdang, Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Ramah Disabilitas
Dalam kesempatan tersebut, Agus Jabo juga memaparkan sejumlah program Kementerian Sosial yang memanfaatkan DTSEN, salah satunya Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu dengan menyasar anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2 dalam DTSEN yang tergolong miskin dan miskin ekstrem.
Melalui program tersebut, anak-anak memperoleh akses pendidikan berkualitas secara gratis. Sementara itu, berdasarkan hasil asesmen, orang tua siswa juga berpeluang menerima bantuan pengembangan usaha atau perbaikan rumah tidak layak huni guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.***
Berita Terkait
-
Kemensos Perkuat Sekolah Rakyat Lewat Sinkronisasi Data 66 Titik ke Dapodik
-
Kemensos Perkuat Sejumlah Program Mitigasi dan Penanganan Bencana pada Tahun Anggaran 2026
-
Kemensos - BGN Matangkan Program MBG Lansia dan Disabilitas
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!