Suara.com - Polda Jawa Tengah tidak akan memberi izin organisasi-organisasi yang ingin menggelar aksi pro-Rohingya Myanmar berdasarkan sentiman keagamaan di kompleks Candi Borobudur. Aksi itu rencananya dielar pada 8 September 2017.
Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono mengatakan, mekanisme tentang penyampaiakan pendapat di muka umum sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia menilai akan lebih banyak hal yang merugikan, kalau aksi tersebut digelar di kompleks Candi Borobudur.
"Borobudur bukan saja tempat ritual agama Budha, tetapi juga aset nasional dan bahkan masuk dalam cagar budaya," kata Condro Kirono seperti dilansir Antara, Senin (4/9/2017).
Menurut dia, aksi tersebut dinilai akan menimbulkan hal-hal kontraproduktif bagi masyarakat setempat.
Selain itu, lanjut Condro, aksi yang digelar di Borobudur juga tidak akan berdampak banyak terhadap pemerintah Myanmar.
Ia justru menyarankan masyarakat yang ingin membantu tragedi kemanusiaan Rohingnya bisa menggelar aksi di daerahnya masing-masing.
Ia berpendapat, aksi nyata lainnya juga dapat dilakukan seperti menggalang dana atau bantuan kemanusiaan.
Baca Juga: Aidid: Sentimen SARA dan Ujaran Kebencian Jonru Sudah Parah
Lagi pula, sambung Condro, pemerintah juga tidak tinggal diam atas persoalan kemanusiaan Rohingnya tersebut.
Untuk diketahui, militer Myanmar menggelar operasi militer di daerah Rakhine—wilayah komunitas Rohingya—dalam dua pekan terakhir. Itu setelah sekelompok gerilyawan Rohingga menyerang pos polisi dan menewaskan 30 orang.
Sedikitnya 400 orang sipil tewas dalam operasi tersebut. Sementara 38 ribu warga lainnya terpaksa melarikan diri ke arah perbatasan Myanmar-Bangladesh.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M