Suara.com - Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo untuk setahun ke depan tidak mau mengurus urusan kampanye dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pasalnya massa pemerintahan ini cuma efektif setahun lagi, sebab tahun depan sudah memasuki proses Pemilu, sehingga Jokowi ingin fokus menyelesaikan program-program kerjanya.
Hal ini disampaikan Teten menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin fokus kerja dan tak mau mengurus urusan kampanye dan Pilpres di tengah-tengah sambutannya membuka Rakesnas PROJO di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9/2017) malam.
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan beliau itu kan tinggal setahun lah, karena Setember tahun depan sudah masuk Pilpres. Tapi beliau kan bilang, saya tidak pikiran urusan politik, saya hanya fokus kerja, urusan politik ya Projo saja. Saya kira itu untuk mepertegas bahwa beliau nggak ngurusin itu, beliau hanya fokus menyelesaikan pemerintahan ini," kata Teten di temui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Teten mengingatkan, dalam rapat kabinet paripurna beberap waktu lalu, Presiden Jokowi memerintahkan semua Menteri anggota Kabinet Kerja agar fokus menyelesaikan prpgram-program pemerintah. Serta meminta para Menteri untuk tidak menambah program-program baru, sebab tahun 2018 tidak ada lagi pengajuan APBN-P (anggaran pendapatan belanja negara perubahan).
"beberapa waktu terakhir Presiden terus memastikan dan meminta para menteri agar semua program jalan dan tidak ada penambahan program-program baru. Yang ini akan APBN 2018, jangan sampai ada skenario APBN-P. Jadi saya kira clear, pak Presiden nggak mau ngurusin politik," ujar dia.
Namun Teten mengaku belum tahu apakah Jokowi akan menerbitkan surat edaran kepada semua Menteri dan jajaran Kabinet Kerja untuk tidak terlibat dalam perpolitikan Pilpres nanti atau tidak.
"Saya belum tahu itu (apakah Jokowi keluarkan surat edaran atau tidak), tapi intinya para menteri diminta fokus, serius, kerja menyelesaikan program-program yang sudah dijadikan prioritas," kata dia.
Sebelumnya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PROJO di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9/2017) malam, Jokowi mengatakan Menteri tidak boleh ikut kampanye. Jokowi yang juga akan kembali maju dalam Pilpres 2019 nanti tidak akan kampanye, ia akan fokus bekerja menyelesaikan program-program pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Langgar Kidul: Kisah di Balik Tembok Cikal Bakal Muhammadiyah
-
DPR Resmi Masukkan Anggaran Makan Bergizi Gratis ke Pos Pendidikan, Segini Angkanya!
-
KPK Ungkap Uang Hasil Korupsi Bea Cukai Diduga Dipakai untuk Beli Mobil Operasional
-
Polda NTB Telusuri Identitas Asli Bandar B Alias Boy, Diduga Suap AKBP Didik Rp1,8 Miliar
-
KPK Tahan Kasi Intel Bea Cukai Budiman Bayu, Diduga Terima Gratifikasi Rp 5,19 Miliar
-
Belum Teridentifikasi, 10 Jenazah Korban Longsor Cisarua Dimakamkan Secara Massal
-
KPK Tahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Jadi Tersangka ke-7 Kasus Impor Barang KW
-
2 Tahun Penjara Menanti! Delpedro Cs Dituntut Jaksa Terkait Kerusuhan Demo Agustus 2025
-
Gubernur Kaltim Beli Mobil Dinas Mewah Rp 8,5 Miliar Di Tengah Efisiensi , Ini Respons Golkar!
-
Dissenting Opinion di Kasus Korupsi Minyak Pertamina: Hakim Mulyono Ragukan Unsur Kerugian Negara