Suara.com - Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo untuk setahun ke depan tidak mau mengurus urusan kampanye dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pasalnya massa pemerintahan ini cuma efektif setahun lagi, sebab tahun depan sudah memasuki proses Pemilu, sehingga Jokowi ingin fokus menyelesaikan program-program kerjanya.
Hal ini disampaikan Teten menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin fokus kerja dan tak mau mengurus urusan kampanye dan Pilpres di tengah-tengah sambutannya membuka Rakesnas PROJO di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9/2017) malam.
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan beliau itu kan tinggal setahun lah, karena Setember tahun depan sudah masuk Pilpres. Tapi beliau kan bilang, saya tidak pikiran urusan politik, saya hanya fokus kerja, urusan politik ya Projo saja. Saya kira itu untuk mepertegas bahwa beliau nggak ngurusin itu, beliau hanya fokus menyelesaikan pemerintahan ini," kata Teten di temui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Teten mengingatkan, dalam rapat kabinet paripurna beberap waktu lalu, Presiden Jokowi memerintahkan semua Menteri anggota Kabinet Kerja agar fokus menyelesaikan prpgram-program pemerintah. Serta meminta para Menteri untuk tidak menambah program-program baru, sebab tahun 2018 tidak ada lagi pengajuan APBN-P (anggaran pendapatan belanja negara perubahan).
"beberapa waktu terakhir Presiden terus memastikan dan meminta para menteri agar semua program jalan dan tidak ada penambahan program-program baru. Yang ini akan APBN 2018, jangan sampai ada skenario APBN-P. Jadi saya kira clear, pak Presiden nggak mau ngurusin politik," ujar dia.
Namun Teten mengaku belum tahu apakah Jokowi akan menerbitkan surat edaran kepada semua Menteri dan jajaran Kabinet Kerja untuk tidak terlibat dalam perpolitikan Pilpres nanti atau tidak.
"Saya belum tahu itu (apakah Jokowi keluarkan surat edaran atau tidak), tapi intinya para menteri diminta fokus, serius, kerja menyelesaikan program-program yang sudah dijadikan prioritas," kata dia.
Sebelumnya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PROJO di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9/2017) malam, Jokowi mengatakan Menteri tidak boleh ikut kampanye. Jokowi yang juga akan kembali maju dalam Pilpres 2019 nanti tidak akan kampanye, ia akan fokus bekerja menyelesaikan program-program pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar