Suara.com - Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk KPK tidak mau mengambil keputusan sepihak untuk komisi antirasuah tersebut. Termasuk kalau ingin membekukan KPK, seperti yang diwacanakan salahs atu anggotan pansus, Henry Yosodiningrat.
"Kami kan kerja sampai tanggal 28 September. Kami tak mungkin melakukan perumusan rekomendasi secara sepihak, mau tidak mau , kami harus konfirmasi ke pihak yang diselidiki, yakni KPK," kata Ketua Pansus Hak Angket Agun Gunandjar di Cafe Leon, Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2017).
Agun berharap KPK mau menghadiri panggilan dari pansus, agar semua permasalahan dapat segera terselesaikan.
Ia mengakui bingung tak tahu alasan KPK yang dinilainya selalu menghindari pertemuan dengan pansus. "Kalau mau cepat selesai, ya cepat hadir," tukasnya.
Sembari menunggu kesediaan pemimpin KPK menghadiri rapat bersama, pansus akan terus mengumpulkan data mengenai kekeliruan KPK saat menjalankan tugas dan fungsinya.
"Sepanjang pemimpin KPK belum mau hadir. kami cicil dan perdalam temuan-temuan, kami akan konfrontasikan kalau perlu," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting