Suara.com - Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk KPK tidak mau mengambil keputusan sepihak untuk komisi antirasuah tersebut. Termasuk kalau ingin membekukan KPK, seperti yang diwacanakan salahs atu anggotan pansus, Henry Yosodiningrat.
"Kami kan kerja sampai tanggal 28 September. Kami tak mungkin melakukan perumusan rekomendasi secara sepihak, mau tidak mau , kami harus konfirmasi ke pihak yang diselidiki, yakni KPK," kata Ketua Pansus Hak Angket Agun Gunandjar di Cafe Leon, Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2017).
Agun berharap KPK mau menghadiri panggilan dari pansus, agar semua permasalahan dapat segera terselesaikan.
Ia mengakui bingung tak tahu alasan KPK yang dinilainya selalu menghindari pertemuan dengan pansus. "Kalau mau cepat selesai, ya cepat hadir," tukasnya.
Sembari menunggu kesediaan pemimpin KPK menghadiri rapat bersama, pansus akan terus mengumpulkan data mengenai kekeliruan KPK saat menjalankan tugas dan fungsinya.
"Sepanjang pemimpin KPK belum mau hadir. kami cicil dan perdalam temuan-temuan, kami akan konfrontasikan kalau perlu," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga