[Google Street View/Google.inc]
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap tahun 2019 seluruh rumah sakit swasta di Jakarta menerima pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
"Kita harapkan dari 2019 semuanya tercover, kan targetnya 2019 itu kita sudah sampai universal health care. Jadi semua akan kita cover baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Hal ini menyusul kasus bayi empat bulan bernama Tiara Debora Simanjorang yang meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu (3/9/2017) karena tak mendapatkan penanganan optimal karena orangtuanya tak segera melunasi pembayaran uang muka sebesar Rp11 juta (dari total Rp19,8 juta). Karena belum bisa melunasi uang muka, Debora tidak mendapatkan fasilitas PICU sampai akhirnya meninggal dunia.
"Warga Jakarta itu hampir semuanya punya BPJS. Bahkan mereka yang tidak mampu membayar premi, itu BPJS yang tanggung asalkan mereka mau di kelas 3," kata Djarot. "Jangan sampai pemprov sudah memberikan perhatian kepada setiap warga di Jakarta, kemudian rumah sakit menolaknya, toh mereka tetap bayar hanya ini melalui BPJS Kesehatan."
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan dari 189 rumah sakit (160 swasta dan 29 negeri), baru 91 rumah sakit yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Ia mengakui sebagian rumah sakit tak mau menangani pasien BPJS Kesehatan.
Dari 160 rumah sakit swasta, hanya 64 rumah sakit yang mau bermitra dengan BPJS Kesehatan.
"Kita harapkan dari 2019 semuanya tercover, kan targetnya 2019 itu kita sudah sampai universal health care. Jadi semua akan kita cover baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Hal ini menyusul kasus bayi empat bulan bernama Tiara Debora Simanjorang yang meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu (3/9/2017) karena tak mendapatkan penanganan optimal karena orangtuanya tak segera melunasi pembayaran uang muka sebesar Rp11 juta (dari total Rp19,8 juta). Karena belum bisa melunasi uang muka, Debora tidak mendapatkan fasilitas PICU sampai akhirnya meninggal dunia.
"Warga Jakarta itu hampir semuanya punya BPJS. Bahkan mereka yang tidak mampu membayar premi, itu BPJS yang tanggung asalkan mereka mau di kelas 3," kata Djarot. "Jangan sampai pemprov sudah memberikan perhatian kepada setiap warga di Jakarta, kemudian rumah sakit menolaknya, toh mereka tetap bayar hanya ini melalui BPJS Kesehatan."
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan dari 189 rumah sakit (160 swasta dan 29 negeri), baru 91 rumah sakit yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Ia mengakui sebagian rumah sakit tak mau menangani pasien BPJS Kesehatan.
Dari 160 rumah sakit swasta, hanya 64 rumah sakit yang mau bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!