[Google Street View/Google.inc]
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap tahun 2019 seluruh rumah sakit swasta di Jakarta menerima pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
"Kita harapkan dari 2019 semuanya tercover, kan targetnya 2019 itu kita sudah sampai universal health care. Jadi semua akan kita cover baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Hal ini menyusul kasus bayi empat bulan bernama Tiara Debora Simanjorang yang meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu (3/9/2017) karena tak mendapatkan penanganan optimal karena orangtuanya tak segera melunasi pembayaran uang muka sebesar Rp11 juta (dari total Rp19,8 juta). Karena belum bisa melunasi uang muka, Debora tidak mendapatkan fasilitas PICU sampai akhirnya meninggal dunia.
"Warga Jakarta itu hampir semuanya punya BPJS. Bahkan mereka yang tidak mampu membayar premi, itu BPJS yang tanggung asalkan mereka mau di kelas 3," kata Djarot. "Jangan sampai pemprov sudah memberikan perhatian kepada setiap warga di Jakarta, kemudian rumah sakit menolaknya, toh mereka tetap bayar hanya ini melalui BPJS Kesehatan."
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan dari 189 rumah sakit (160 swasta dan 29 negeri), baru 91 rumah sakit yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Ia mengakui sebagian rumah sakit tak mau menangani pasien BPJS Kesehatan.
Dari 160 rumah sakit swasta, hanya 64 rumah sakit yang mau bermitra dengan BPJS Kesehatan.
"Kita harapkan dari 2019 semuanya tercover, kan targetnya 2019 itu kita sudah sampai universal health care. Jadi semua akan kita cover baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Hal ini menyusul kasus bayi empat bulan bernama Tiara Debora Simanjorang yang meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu (3/9/2017) karena tak mendapatkan penanganan optimal karena orangtuanya tak segera melunasi pembayaran uang muka sebesar Rp11 juta (dari total Rp19,8 juta). Karena belum bisa melunasi uang muka, Debora tidak mendapatkan fasilitas PICU sampai akhirnya meninggal dunia.
"Warga Jakarta itu hampir semuanya punya BPJS. Bahkan mereka yang tidak mampu membayar premi, itu BPJS yang tanggung asalkan mereka mau di kelas 3," kata Djarot. "Jangan sampai pemprov sudah memberikan perhatian kepada setiap warga di Jakarta, kemudian rumah sakit menolaknya, toh mereka tetap bayar hanya ini melalui BPJS Kesehatan."
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan dari 189 rumah sakit (160 swasta dan 29 negeri), baru 91 rumah sakit yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Ia mengakui sebagian rumah sakit tak mau menangani pasien BPJS Kesehatan.
Dari 160 rumah sakit swasta, hanya 64 rumah sakit yang mau bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Tag
Komentar
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi