Suara.com - Wakil Ketua KPK Laode Syarief angkat bicara mengenai penundaan sidang perdana praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el Setya Novanto. Sidang perdana praperadilan itu seharusnya digelar Selasa (12/92017) hari ini.
Laode mengatakan, tim biro hukum KPK perlu menyiapkan beberapa dokumen untuk menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto.
Novanto melayangkan gugatan ini karena dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el).
"Kami membutuhkan waktu untuk menyiapkan beberapa hal untuk itu," kata Laode di sela-sela rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Dia mengakui, dokumen yang dimiliki KPK untuk mengikuti proses praperadilan itu kekinian masih kurang. Karenanya, Laode mengatakan KPK butuh waktu tambahan untuk melengkapinya.
Sidang praperadilan kasus tersebut ditunda dan direncanakan digelar pada Rabu (20/9/2017).
"KPK selaku termohon menyampaikan permintaan penundaan sidang untuk menyiapkan surat-surat admintrasi," kata Hakim Tunggal Cepi Iskandar.
Novanto telah menjadi tersangka di KPK. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek KTP-el senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.
Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun.
Baca Juga: Konektivitas Layanan Diklaim Pulih 100%, Telkom Pantau Kestabilan
Atas penetapan itu, Novanto telah mengajukan gugatan praperadilan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!