Suara.com - Anggota Komisi III DPR Azis Syamsudin mengatakan informasi mengenai pengaduan masyarakat tentang korupsi ke KPK sering terungkap ke publik. Azis mengingatkan hal ini bisa merugikan kader partai yang diadukan, terutama yang sedang mempersiapkan diri mengikuti pilkada.
"Kadang kita ini pejabat negara pada saat dipanggil sekali (oleh KPK) beritanya bisa seminggu-dua minggu. Khususnya teman-teman kami yang pada saat pilkada," kata Azis dalam rapat kerja Komisi III dan KPK, Selasa (12/9/2017). "Ini kan belum masuk pro justisia. Harusnya kerahasiannya terjaga."
Wakil Ketua DPR Benny K. Harman mengaku pernah dirugikan ketika akan maju ke bursa pilkada Nusa Tenggara Timur pada 2013.
"Waktu saya maju sebagai calon lima tahun lalu, saya dipanggil tiba-tiba oleh KPK tidak ada pangkal ujungnya," kata Benny.
Padahal, kata Benny, posisinya ketika itu hanya diminta mengonfirmasi tentang pertemuannya dengan seseorang. Tetapi, informasi tentang pemanggilannya sudah menyebar kemana-mana.
Benny menyayangkan kalau KPK sampai sengaja dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain.
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan juga meminta supaya proses hukum di KPK yang menyangkut calon kepala daerah agar disikapi secara lebih hati-hati.
"Dua periode lalu pernah kita sepakati, begitu seseorang ditetapkan jadi kepala daerah, maka dia tidak periksa lagi, sampai dia selesai dengan jabatannya, baru bisa," kata Trimedya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw mewanti-wanti jangan sampai informasi pengaduan ke KPK yang bocor kemudian digoreng lawan politik.
"Jangan sampai goreng menggoreng perkara calon itu," kata Wenny.
Wakil Ketua KPK Laode Syarief mengatakan akan membahas masalah ini di tingkat internal. Laode menekankan KPK selalu menginginkan suasana politik di Indonesia berlangsung damai.
"Tapi tolong bapak-bapak dicarikan calon yang paling bagus supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Laode.
Tag
Berita Terkait
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini