Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, mengajak semua pihak agar secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam percepatan pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di Indonesia. Menurutnya, produktivitas dan daya saing menjadi kunci peningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan, yang juga Sekretaris Lembaga Produktivitas Nasional (LPN), Bambang Satrio Lelono.
“Gerakan peningkatan produktivitas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang ada, dilakukan secara komprehensif, holistik, terstruktur dan masif, baik tingkat lokal maupun nasional,“ Kata Bambang Satrio, saat penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Produktivitas Nasional, Kamar Dagang dan Industri serta Institut Teknologi Bogor, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Kesepakatan kerja sama tentang percepatan pelaksanaan GNP2DS tersebut dilakukan di Hotel Bidakara, Jakarta. Naskah kerja sama ditandatangani Bambang Satrio, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan, dan Rektor IPB, Herry Suhardiyanto.
Menurut Bambang Satrio, adanya pemahaman, kesadaran, dan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing, menjadi modalitas dasar bagi peningkatan kapabilitas dalam perancangan dan pelaksanaan GNP2DS. Pemerintah telah memasukkan isu peningkatan produktivitas menjadi salah satu agenda prioritas nasional, dengan memasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ketiga (RPJMN) 2015-2019.
Tujuan penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah untuk memperluas jejaring pelayanan peningkatan produktivitas dan daya saing; meningkatnya peran, kapasitas, dan kredibilitas para pihak dalam percepatan pelaksanaan GNP2DS. Kerja sama juga dimaksudkan untuk menemukan metode peningkatan produktivitas, tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat di bidang peningkatan produktivitas.
Lebih rinci, ruang lingkup nota kesepahaman dengan KADIN dan IPB meliputi sosialisasi dan promosi peningkatan produktivitas di kalangan dunia usaha; pengembangan model dan metode peningkatan produktivitas di semua bidang usaha, pengembangan program pelatihan, bimbingan, dan konsultansi peningkatan produktivitas di semua bidang usaha. Selain itu juga, pengembangan publikasi dan informasi peningkatan produktivitas di kalangan dunia usaha, pengembangan jejaring, dan kerja sama peningkatan produktivitas dengan institusi di dalam maupun luar negeri.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kemnaker dengan Suara.com)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi