Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan seharusnya para pengkritik melihat secara lengkap isi pidatonya ketika melontarkan usulan pemilihan gubernur Jakarta dikembalikan ke DPRD sehingga dapat memahami intinya secara utuh.
"Biar saja, nggak apa-apa. Kalau lihat secara lengkap pidato saya, asumsi, argumentasi, latar belakang sehingga pemikirannya itu tidak bisa sepotong-sepotong, harus holistik," ujar Djarot seusia menghadiri acara di kantor BIN, Jalan Seno Raya Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).
Usulan tersebut dilontarkan Djarot di hadapan peserta focus group discussion Penyempurnaan Substansi Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.
"Itu saya jelaskan semua kepada mereka, karena ini sifatnya FGD dan menyerap aspirasi, silakan nanti membahas dan mendetailkan di DPR," kata Djarot.
Djarot mengatakan tujuan pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD untuk memperkuat Jakarta sebagai daerah khusus. Selain itu, ia ingin kebijakan yang diambil gubernur Jakarta bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pemerintah pusat. Makanya kalau bicara Jakarta kita harus bicara masalah internal. Persoalan Jabodetabek ini harus kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah memastikan karena ini ibu kota negara, nanti sepuluh sampai 20 tahun kedepan seperti apa," kata dia.
Usulan Djarot dikritik Wakil Ketua DPRD dari Gerindra M. Taufik yang menyebut usulan Djarot merupakan kemunduran demokrasi.
"Itu contoh kemunduran demokrasi menurut saya. Kenapa nggak ada pemilihan langsung?" ujar Taufik, Rabu (20/9/2017).
"Biar saja, nggak apa-apa. Kalau lihat secara lengkap pidato saya, asumsi, argumentasi, latar belakang sehingga pemikirannya itu tidak bisa sepotong-sepotong, harus holistik," ujar Djarot seusia menghadiri acara di kantor BIN, Jalan Seno Raya Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).
Usulan tersebut dilontarkan Djarot di hadapan peserta focus group discussion Penyempurnaan Substansi Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.
"Itu saya jelaskan semua kepada mereka, karena ini sifatnya FGD dan menyerap aspirasi, silakan nanti membahas dan mendetailkan di DPR," kata Djarot.
Djarot mengatakan tujuan pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD untuk memperkuat Jakarta sebagai daerah khusus. Selain itu, ia ingin kebijakan yang diambil gubernur Jakarta bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pemerintah pusat. Makanya kalau bicara Jakarta kita harus bicara masalah internal. Persoalan Jabodetabek ini harus kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah memastikan karena ini ibu kota negara, nanti sepuluh sampai 20 tahun kedepan seperti apa," kata dia.
Usulan Djarot dikritik Wakil Ketua DPRD dari Gerindra M. Taufik yang menyebut usulan Djarot merupakan kemunduran demokrasi.
"Itu contoh kemunduran demokrasi menurut saya. Kenapa nggak ada pemilihan langsung?" ujar Taufik, Rabu (20/9/2017).
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Bakal Keliling Indonesia, Djarot PDIP: Silakan, Bagus Kalau Sambil Tunjukkan Ijazah Asli
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi, Turun ke Bawah!
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?