Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan seharusnya para pengkritik melihat secara lengkap isi pidatonya ketika melontarkan usulan pemilihan gubernur Jakarta dikembalikan ke DPRD sehingga dapat memahami intinya secara utuh.
"Biar saja, nggak apa-apa. Kalau lihat secara lengkap pidato saya, asumsi, argumentasi, latar belakang sehingga pemikirannya itu tidak bisa sepotong-sepotong, harus holistik," ujar Djarot seusia menghadiri acara di kantor BIN, Jalan Seno Raya Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).
Usulan tersebut dilontarkan Djarot di hadapan peserta focus group discussion Penyempurnaan Substansi Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.
"Itu saya jelaskan semua kepada mereka, karena ini sifatnya FGD dan menyerap aspirasi, silakan nanti membahas dan mendetailkan di DPR," kata Djarot.
Djarot mengatakan tujuan pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD untuk memperkuat Jakarta sebagai daerah khusus. Selain itu, ia ingin kebijakan yang diambil gubernur Jakarta bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pemerintah pusat. Makanya kalau bicara Jakarta kita harus bicara masalah internal. Persoalan Jabodetabek ini harus kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah memastikan karena ini ibu kota negara, nanti sepuluh sampai 20 tahun kedepan seperti apa," kata dia.
Usulan Djarot dikritik Wakil Ketua DPRD dari Gerindra M. Taufik yang menyebut usulan Djarot merupakan kemunduran demokrasi.
"Itu contoh kemunduran demokrasi menurut saya. Kenapa nggak ada pemilihan langsung?" ujar Taufik, Rabu (20/9/2017).
"Biar saja, nggak apa-apa. Kalau lihat secara lengkap pidato saya, asumsi, argumentasi, latar belakang sehingga pemikirannya itu tidak bisa sepotong-sepotong, harus holistik," ujar Djarot seusia menghadiri acara di kantor BIN, Jalan Seno Raya Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).
Usulan tersebut dilontarkan Djarot di hadapan peserta focus group discussion Penyempurnaan Substansi Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.
"Itu saya jelaskan semua kepada mereka, karena ini sifatnya FGD dan menyerap aspirasi, silakan nanti membahas dan mendetailkan di DPR," kata Djarot.
Djarot mengatakan tujuan pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD untuk memperkuat Jakarta sebagai daerah khusus. Selain itu, ia ingin kebijakan yang diambil gubernur Jakarta bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pemerintah pusat. Makanya kalau bicara Jakarta kita harus bicara masalah internal. Persoalan Jabodetabek ini harus kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah memastikan karena ini ibu kota negara, nanti sepuluh sampai 20 tahun kedepan seperti apa," kata dia.
Usulan Djarot dikritik Wakil Ketua DPRD dari Gerindra M. Taufik yang menyebut usulan Djarot merupakan kemunduran demokrasi.
"Itu contoh kemunduran demokrasi menurut saya. Kenapa nggak ada pemilihan langsung?" ujar Taufik, Rabu (20/9/2017).
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Bakal Keliling Indonesia, Djarot PDIP: Silakan, Bagus Kalau Sambil Tunjukkan Ijazah Asli
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi, Turun ke Bawah!
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan