Suara.com - Panitia khusus hak angket terhadap KPK akan melaporkan hasil kerja kepada rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada Selasa (26/9/2017).
"Besok kami akan mendengarkan laporan dari pansus angket KPK," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto usai rapat badan musyawarah, Senin (25/9/2017). Rapat bamus dihadiri tiga pimpinan DPR, yaitu Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah.
Politikus Demokrat tersebut mengatakan rapat paripurna besok akan memutuskan apakah masa kerja pansus diperpanjang atau tidak.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan kerja pansus belum selesai karena masih ada sejumlah masalah yang belum diklarifikasi dari pimpinan KPK.
"Besok pansus akan melaporkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang harus dikonfirmasi lagi dan yang akan dikerjakan. Tapi ada beberapa hal krusial yang belum, misalnya kehadiran KPK," kata dia.
Fraksi PKS tetap menolak
Rapat bamus siang tadi belum selesai ketika Wakil Ketua Fraksi Ecky Awal Mucharam pergi. Tetapi, dia membantah kepergiannya karena walkout dari rapat.
"Saya rapat lain, jadi bukan pergi. Buktinya saya tanda tangan (absensi rapat bamus)," kata Ecky.
Dia menegaskan PKS akan menolak laporan pansus. Sikap ini, katanya, merupakan konsistensi PKS sejak awal. Ecky juga menegaskan PKS menolak memperpanjang masa kerja pansus.
"Sejak awal kita menolak dan keputusannya kita menolak, berarti rekomendasinya menolak. Tapi judulnya apa, tidak tahu, itu nanti," kata dia. "Tapi terkait dengan Pansus ini jelas PKS konsisten, kita tidak ikut dalam keputusan seluruh pansus tersebut dan kita tak bertanggungjawab."
Selain mengagendakan mendengarkan laporan kerja pansus angket KPK, rapat paripurna besok akan mengagendakan mendengarkan sejumlah laporan dari beberapa komisi. Di antaranya, laporan Komisi I DPR tentang hasil fit and proper test Komisi Informasi Publik, dan laporan Komisi III DPR tentang hasil fit and proper test calon hakim agung.
Berita Terkait
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Hirup Udara Bebas: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dosa Korupsi E-KTP: Itu Kejahatan Serius!
-
KPK Tegaskan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Dikabulkan Pengadilan Singapura
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan