Suara.com - Namanya Muchsimin, seorang kakek berumur 70 tahun, mengakui tidak mengetahui kepanjangan nama Presiden Jokowi saat acara pembagian sertifikat tanah di Keluruhan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (25/9/2017).
Hal ini terungkap ketika Presiden Jokowi memberikan kuis saat acara pembagian 5.781 sertifikat kepada masyarakat warga Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali.
"Cobi panjenengan pirso mboten, nggih, nama komplit saya (Coba anda tahu ngak nama lengkap saya). Yang keras," kata Presiden Jokowi saat memberikan kuis kepada Kakek Muchsimin.
Mendapat pertanyaan tersebut, Kakek Muchsimin mengaku hanya tahu Jokowi saja, namun kepanjangannya tidak mengetahuinya.
"Mboten ngertos, tapi kulo Pak Jakowi ngertos, Pak Presiden (Tidak tahu, tapi saya tahunya Pak Jokowi, Pak Presiden)," jawabnya polos.
Walaupun sudah dituntun dan dibantu oleh para penerima sertifikat yang memenuhi Lapangan Keluruhan Pulutan tersebut, Kakek Muchsimin tetap tidak bisa menyebut nama lengkap Presiden Jokowi.
"Ini harus tuntas. Lanjutane mboten ngertos? Joko Wi....," kata Presiden Jokowi menuntun Kakek Muchsimin, namun kakek ini tetap tidak bisa menyebut.
"Ternyata banyak yang manggil...Jokowi-Jokowi, tapi nggak tau kepanjangannya," kata Presiden yang datang ke Salatiga didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung ini.
Baca Juga: ISIS Tantang Pangeran Harry Ikut Perang di Suriah
Setelah beberapa kali dituntun dan dibantu secara bersama-sama para tamu undangan yang datang, akhirnya Kakek Muchsimin bisa menyebut "Joko Widodo".
Berbeda dengan Nenek Tuminah yang berhasil menghafalkan Pancasila dengan sempurna. "Wah pintar sekali," kata Presiden Jokowi.
Nenek dari Desa Karanganyar, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ini mengaku sering menghafalkan Pancasila karena rajin ikut kegiatan PKK di desanya.
Bahkan Presiden Jokowi sempat meminta Nenek Tuminah menyanyikan lagu Mars PKK dan tantangan ini disambut dengan menyanyikan lagu tersebut sampai selesai.
"Wah suaranya merdu.....Syahrini saja kalah," puji Presiden yang disambut gelak tawa para warga yang hadir.
Selanjutnya Presiden juga meminta Armen Delfi Kurniawan dari Kota Salatiga untuk menyebut tujuh suku di Indonesia dan tantangan ini bisa dijawab dengan lancar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu