Pemprov DKI Bakal Turunkan TKD, Djarot: "Tidak Benar..."

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan tunjangan kinerja daerah, TKD, untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Jakarta tidak akan diturunkan.

"Jadi, tidak benar kalau saya dan pemprov berencana menurunkan TKD PNS DKI," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Ia khawatir jika TKD diturunkan PNS Jakarta menjadi malas dan melakukan segala cara untuk menambah kekayaan dari cara yang tidak wajar.

"Justru dengan TKD ini kita bisa melihat tingkat korupsi di pemprov relatif menurun. Saya lebih suka memberikan gaji mereka tinggi, tapi mereka jujur. Terus giat bekerja, dan penilaiannya betul-betul objektif dan transparan," kata Djarot.

Komisi A DPRD Jakarta sebelum meminta Pemprov untuk mengevaluasi pemberian TKD. Sekretaris komisi A DPRD Jakarta, Syarif, menilai pemberian TKD saat ini terlalu tinggi jika dibandingkan dengan serapan yang sangat rendah.

Kata Djarot, pemprov tengah melakukan kajian untuk menaikan TKD pegawai yang pekerjaannya memiliki resiko tinggi, contohnya seperti petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP.

"Justru yang kita ajukan sekarang akan menambah atau memperbesar komponen TKD bagi PNS yang bekerjanya itu beresiko tinggi," kata Djarot.

"Ini harus ada komponen tentang mempunyai resiko pekerjaan yang tinggi. Sehingga dia bisa diberikan TKD tambahan. Sementara yang lain masih tetap sambil kita evaluasi secara menyeluruh," lanjutnya.