Mantan Juru Bicara KPK Johan Budi SP. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi SP, mengatakan polemik penyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai pembelian lima ribu senjata yang mencatut nama Jokowi sudah selesai dan tak perlu diperpanjang lagi.
"Sudah clear dengan penjelasan Pak Wiranto (menkopolhukam). Presiden juga sudah mendapatkan penjelasan, laporan, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," kata Johan Budi, Kamis (28/9/2017).
Usai kunjungan dari daerah, Presiden Jokowi sudah mendapatkan penjelasan secara langsung dari Panglima TNI di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Dalam pertemuan di bandara, Johan ikut mendengarkan penjelasan Panglima TNI.
"Sudah dilaporkan Pak Gatot kemarin di Halim, Presiden juga sudah mendapat laporan secara lengkap," ujar dia.
Mengenai Gatot menghadap Jokowi di Istana pada Rabu (27/0/2017), sore, menurut Johan tidak terkait dengan polemik pembelian senjata. Gatot datang untuk melaporkan persiapan HUT TNI yang akan diselenggarakan pada Oktober.
"Benar Panglima TNI menghadap Presiden, dalam pertemuan itu yang disampaikan adalah persiapan HUT TNI pada 5 Oktober nanti. Termasuk meminta Presiden menonton pertunjukan wayang menyambut HUT TNI," kata dia.
"Sudah clear dengan penjelasan Pak Wiranto (menkopolhukam). Presiden juga sudah mendapatkan penjelasan, laporan, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," kata Johan Budi, Kamis (28/9/2017).
Usai kunjungan dari daerah, Presiden Jokowi sudah mendapatkan penjelasan secara langsung dari Panglima TNI di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Dalam pertemuan di bandara, Johan ikut mendengarkan penjelasan Panglima TNI.
"Sudah dilaporkan Pak Gatot kemarin di Halim, Presiden juga sudah mendapat laporan secara lengkap," ujar dia.
Mengenai Gatot menghadap Jokowi di Istana pada Rabu (27/0/2017), sore, menurut Johan tidak terkait dengan polemik pembelian senjata. Gatot datang untuk melaporkan persiapan HUT TNI yang akan diselenggarakan pada Oktober.
"Benar Panglima TNI menghadap Presiden, dalam pertemuan itu yang disampaikan adalah persiapan HUT TNI pada 5 Oktober nanti. Termasuk meminta Presiden menonton pertunjukan wayang menyambut HUT TNI," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Gatot Nurmantyo: Ancaman Terbesar Prabowo Bukan dari Luar, tapi Pembusukan dari Dalam
-
Eks Panglima TNI Sebut Prabowo Bisa Kena Imbas Pelanggaran HAM Berat jika Tak Copot Kapolri
-
Soal Wacana Darurat Militer, Gatot Nurmantyo Ungkap Dampak Mengerikan Jika Prabowo Nekat Setujui
-
Gatot Kritik Penyebaran Video Penangkapan Anggota BAIS: Ada Pembentukan Opini Mendiskreditkan TNI
-
Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Jenderal Gatot: Karena Sudah Merusak Negeri Ini
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana