Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini [Jazulijuwaini.com]
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan rapat gabungan Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan DPR untuk membahas polemik impor senjata sebagaimana yang pernah disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan jenderal.
"Nanti kami mengusulkan kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi. Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di rapat kerja Komisi I. Di situ ada panglima, ada BIN, ada menhan (menteri pertahanan). Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Senin (2/10/2017).
Menurut Jazuli wajar jika publik bertanya-tanya mengenai informasi impor senjata karena masing-masing pimpinan lembaga memberikan penjelasan yang berbeda -beda.
Di hadapan purnawirawan jenderal saat silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespon. Dia mengatakan hanya ada impor 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara dari PT. Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen. Senjata yang dipesan bukan standar militer.
"Ternyata ada senjata yang datang dari luar negeri. Ya kaget juga kita. ini yang dimaksud yang mana lagi? Karena penjelasan menhan sama penjelasannya menkopolhukam itu semuanya dari Pindad. Emangnya dari Pindad muter dulu ke luar baru balik lagi?" tutur Jazuli.
Menurut Jazuli publik perlu tahu kebenarannya.
Belum lagi polemik baru muncul. Beberapa hari yang lalu, Jumat (29/9/2017), 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri ditahan BAIS TNI di gudang Bandara Soekarno-Hatta.
"Makanya Menkopolhukam atau siapapun yang bicara, tidak mesti pak Presiden, yang penting kontennya menyelesaikan. Memang ada hal yang tidak perlu dipublish kepada masyarakat tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan semua itu," kata Jazuli.
Senjata SAGL diangkut pesawat asal Ukraina. Senjata tersebut diimpor PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
"Nanti kami mengusulkan kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi. Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di rapat kerja Komisi I. Di situ ada panglima, ada BIN, ada menhan (menteri pertahanan). Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Senin (2/10/2017).
Menurut Jazuli wajar jika publik bertanya-tanya mengenai informasi impor senjata karena masing-masing pimpinan lembaga memberikan penjelasan yang berbeda -beda.
Di hadapan purnawirawan jenderal saat silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespon. Dia mengatakan hanya ada impor 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara dari PT. Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen. Senjata yang dipesan bukan standar militer.
"Ternyata ada senjata yang datang dari luar negeri. Ya kaget juga kita. ini yang dimaksud yang mana lagi? Karena penjelasan menhan sama penjelasannya menkopolhukam itu semuanya dari Pindad. Emangnya dari Pindad muter dulu ke luar baru balik lagi?" tutur Jazuli.
Menurut Jazuli publik perlu tahu kebenarannya.
Belum lagi polemik baru muncul. Beberapa hari yang lalu, Jumat (29/9/2017), 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri ditahan BAIS TNI di gudang Bandara Soekarno-Hatta.
"Makanya Menkopolhukam atau siapapun yang bicara, tidak mesti pak Presiden, yang penting kontennya menyelesaikan. Memang ada hal yang tidak perlu dipublish kepada masyarakat tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan semua itu," kata Jazuli.
Senjata SAGL diangkut pesawat asal Ukraina. Senjata tersebut diimpor PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan