Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini [Jazulijuwaini.com]
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan rapat gabungan Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan DPR untuk membahas polemik impor senjata sebagaimana yang pernah disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan jenderal.
"Nanti kami mengusulkan kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi. Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di rapat kerja Komisi I. Di situ ada panglima, ada BIN, ada menhan (menteri pertahanan). Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Senin (2/10/2017).
Menurut Jazuli wajar jika publik bertanya-tanya mengenai informasi impor senjata karena masing-masing pimpinan lembaga memberikan penjelasan yang berbeda -beda.
Di hadapan purnawirawan jenderal saat silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespon. Dia mengatakan hanya ada impor 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara dari PT. Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen. Senjata yang dipesan bukan standar militer.
"Ternyata ada senjata yang datang dari luar negeri. Ya kaget juga kita. ini yang dimaksud yang mana lagi? Karena penjelasan menhan sama penjelasannya menkopolhukam itu semuanya dari Pindad. Emangnya dari Pindad muter dulu ke luar baru balik lagi?" tutur Jazuli.
Menurut Jazuli publik perlu tahu kebenarannya.
Belum lagi polemik baru muncul. Beberapa hari yang lalu, Jumat (29/9/2017), 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri ditahan BAIS TNI di gudang Bandara Soekarno-Hatta.
"Makanya Menkopolhukam atau siapapun yang bicara, tidak mesti pak Presiden, yang penting kontennya menyelesaikan. Memang ada hal yang tidak perlu dipublish kepada masyarakat tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan semua itu," kata Jazuli.
Senjata SAGL diangkut pesawat asal Ukraina. Senjata tersebut diimpor PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
"Nanti kami mengusulkan kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi. Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di rapat kerja Komisi I. Di situ ada panglima, ada BIN, ada menhan (menteri pertahanan). Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Senin (2/10/2017).
Menurut Jazuli wajar jika publik bertanya-tanya mengenai informasi impor senjata karena masing-masing pimpinan lembaga memberikan penjelasan yang berbeda -beda.
Di hadapan purnawirawan jenderal saat silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespon. Dia mengatakan hanya ada impor 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara dari PT. Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen. Senjata yang dipesan bukan standar militer.
"Ternyata ada senjata yang datang dari luar negeri. Ya kaget juga kita. ini yang dimaksud yang mana lagi? Karena penjelasan menhan sama penjelasannya menkopolhukam itu semuanya dari Pindad. Emangnya dari Pindad muter dulu ke luar baru balik lagi?" tutur Jazuli.
Menurut Jazuli publik perlu tahu kebenarannya.
Belum lagi polemik baru muncul. Beberapa hari yang lalu, Jumat (29/9/2017), 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri ditahan BAIS TNI di gudang Bandara Soekarno-Hatta.
"Makanya Menkopolhukam atau siapapun yang bicara, tidak mesti pak Presiden, yang penting kontennya menyelesaikan. Memang ada hal yang tidak perlu dipublish kepada masyarakat tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan semua itu," kata Jazuli.
Senjata SAGL diangkut pesawat asal Ukraina. Senjata tersebut diimpor PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
Tag
Komentar
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka