Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini [Jazulijuwaini.com]
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan rapat gabungan Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan DPR untuk membahas polemik impor senjata sebagaimana yang pernah disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan jenderal.
"Nanti kami mengusulkan kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi. Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di rapat kerja Komisi I. Di situ ada panglima, ada BIN, ada menhan (menteri pertahanan). Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Senin (2/10/2017).
Menurut Jazuli wajar jika publik bertanya-tanya mengenai informasi impor senjata karena masing-masing pimpinan lembaga memberikan penjelasan yang berbeda -beda.
Di hadapan purnawirawan jenderal saat silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespon. Dia mengatakan hanya ada impor 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara dari PT. Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen. Senjata yang dipesan bukan standar militer.
"Ternyata ada senjata yang datang dari luar negeri. Ya kaget juga kita. ini yang dimaksud yang mana lagi? Karena penjelasan menhan sama penjelasannya menkopolhukam itu semuanya dari Pindad. Emangnya dari Pindad muter dulu ke luar baru balik lagi?" tutur Jazuli.
Menurut Jazuli publik perlu tahu kebenarannya.
Belum lagi polemik baru muncul. Beberapa hari yang lalu, Jumat (29/9/2017), 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri ditahan BAIS TNI di gudang Bandara Soekarno-Hatta.
"Makanya Menkopolhukam atau siapapun yang bicara, tidak mesti pak Presiden, yang penting kontennya menyelesaikan. Memang ada hal yang tidak perlu dipublish kepada masyarakat tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan semua itu," kata Jazuli.
Senjata SAGL diangkut pesawat asal Ukraina. Senjata tersebut diimpor PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
"Nanti kami mengusulkan kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi. Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di rapat kerja Komisi I. Di situ ada panglima, ada BIN, ada menhan (menteri pertahanan). Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Senin (2/10/2017).
Menurut Jazuli wajar jika publik bertanya-tanya mengenai informasi impor senjata karena masing-masing pimpinan lembaga memberikan penjelasan yang berbeda -beda.
Di hadapan purnawirawan jenderal saat silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespon. Dia mengatakan hanya ada impor 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara dari PT. Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen. Senjata yang dipesan bukan standar militer.
"Ternyata ada senjata yang datang dari luar negeri. Ya kaget juga kita. ini yang dimaksud yang mana lagi? Karena penjelasan menhan sama penjelasannya menkopolhukam itu semuanya dari Pindad. Emangnya dari Pindad muter dulu ke luar baru balik lagi?" tutur Jazuli.
Menurut Jazuli publik perlu tahu kebenarannya.
Belum lagi polemik baru muncul. Beberapa hari yang lalu, Jumat (29/9/2017), 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri ditahan BAIS TNI di gudang Bandara Soekarno-Hatta.
"Makanya Menkopolhukam atau siapapun yang bicara, tidak mesti pak Presiden, yang penting kontennya menyelesaikan. Memang ada hal yang tidak perlu dipublish kepada masyarakat tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan semua itu," kata Jazuli.
Senjata SAGL diangkut pesawat asal Ukraina. Senjata tersebut diimpor PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah