Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini [Jazulijuwaini.com]
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan rapat gabungan Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan DPR untuk membahas polemik impor senjata sebagaimana yang pernah disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan purnawirawan jenderal.
"Nanti kami mengusulkan kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi. Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di rapat kerja Komisi I. Di situ ada panglima, ada BIN, ada menhan (menteri pertahanan). Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Senin (2/10/2017).
Menurut Jazuli wajar jika publik bertanya-tanya mengenai informasi impor senjata karena masing-masing pimpinan lembaga memberikan penjelasan yang berbeda -beda.
Di hadapan purnawirawan jenderal saat silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespon. Dia mengatakan hanya ada impor 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara dari PT. Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen. Senjata yang dipesan bukan standar militer.
"Ternyata ada senjata yang datang dari luar negeri. Ya kaget juga kita. ini yang dimaksud yang mana lagi? Karena penjelasan menhan sama penjelasannya menkopolhukam itu semuanya dari Pindad. Emangnya dari Pindad muter dulu ke luar baru balik lagi?" tutur Jazuli.
Menurut Jazuli publik perlu tahu kebenarannya.
Belum lagi polemik baru muncul. Beberapa hari yang lalu, Jumat (29/9/2017), 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri ditahan BAIS TNI di gudang Bandara Soekarno-Hatta.
"Makanya Menkopolhukam atau siapapun yang bicara, tidak mesti pak Presiden, yang penting kontennya menyelesaikan. Memang ada hal yang tidak perlu dipublish kepada masyarakat tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan semua itu," kata Jazuli.
Senjata SAGL diangkut pesawat asal Ukraina. Senjata tersebut diimpor PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
"Nanti kami mengusulkan kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan III. Syukur-syukur itu bisa terjadi. Kalau tidak, minimal itu bisa dijelaskan di rapat kerja Komisi I. Di situ ada panglima, ada BIN, ada menhan (menteri pertahanan). Mudah-mudahan ini terlaksana," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di DPR, Senin (2/10/2017).
Menurut Jazuli wajar jika publik bertanya-tanya mengenai informasi impor senjata karena masing-masing pimpinan lembaga memberikan penjelasan yang berbeda -beda.
Di hadapan purnawirawan jenderal saat silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merespon. Dia mengatakan hanya ada impor 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara dari PT. Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen. Senjata yang dipesan bukan standar militer.
"Ternyata ada senjata yang datang dari luar negeri. Ya kaget juga kita. ini yang dimaksud yang mana lagi? Karena penjelasan menhan sama penjelasannya menkopolhukam itu semuanya dari Pindad. Emangnya dari Pindad muter dulu ke luar baru balik lagi?" tutur Jazuli.
Menurut Jazuli publik perlu tahu kebenarannya.
Belum lagi polemik baru muncul. Beberapa hari yang lalu, Jumat (29/9/2017), 280 senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Polri ditahan BAIS TNI di gudang Bandara Soekarno-Hatta.
"Makanya Menkopolhukam atau siapapun yang bicara, tidak mesti pak Presiden, yang penting kontennya menyelesaikan. Memang ada hal yang tidak perlu dipublish kepada masyarakat tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan semua itu," kata Jazuli.
Senjata SAGL diangkut pesawat asal Ukraina. Senjata tersebut diimpor PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
Terkini
-
Cemburu Istri Dituduh Selingkuh, Terkuak Motif Pria di Cakung Bakar Rumah
-
Pemprov Sumut Beri SPP Gratis, Internet Gratis, Pelatihan Tenaga Pengajar
-
Daftar 17 Hari Libur Nasional 2026 Resmi Berdasarkan SKB 3 Menteri
-
Pendidikan Ketua PBNU Gus Fahrur, Sebut Food Tray MBG Mengandung Babi Boleh Dipakai setelah Dicuci
-
Cinta Segitiga Berujung Maut: Pemuda Cilincing Tewas Ditikam Pisau 30 Cm oleh Rival Asmara
-
Narasi Prabowo - Gibran Dua Periode Disorot: Orientasi Kekuasaan Jauh Lebih Dominan?
-
Imbas Pasutri di Cakung Ribut: Rumah Ludes Dibakar, Suami Dipenjara, Istri-Mertua Luka-luka!
-
Rocky Gerung Bongkar Borok Sistem Politik!
-
Wahyudin Moridu Ternyata Mabuk saat Ucap 'Mau Rampok Uang Negara', BK DPRD Gorontalo: Langgar Etik!
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!