"Panglima TNI, Kapolri Tetap Stay Away dari Politik"

Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Tentara Nasional Indonesia menjaga etika bernegara dengan memahami posisinya berada di bawah Presiden sebagai Panglima Tertinggi.

"Menurut saya, penting bagi TNI ke depan agar betul-betul menjaga etika bernegara. Karena TNI itu berada di bawah Presiden menurut konstitusi kita. Jadi mereka tidak boleh punya haluan sendiri. Tidak boleh punya agenda sendiri. Dia harus mensukseskan agenda Presiden. Dia harus mensukseskan apa yang dikerjakan Presiden yang mendapat mandat dari rakyat," kata Refly di gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Refly menekankan TNI tidak boleh berpolitik, sama halnya dengan polisi.

"Panglima TNI, kapolri tetap stay away (tetap menjauh) dari politik. Tidak boleh masuk dan memiliki interpretasi sendiri karena dia secara hierarkis berada di bawah presiden. Baik sebagai kepala negara mau pun kepala pemerintahan," katanya.

Refly mengingatkan jabatan Panglima TNI dan Kapolri merupakan jabatan luar biasa. Sebab, untuk menduduki jabatan tersebut, harus mendapatkan persetujuan DPR.

"Itu menunjukkan bahwa dia luar biasa. Gubernur BI (Bank Indonesia) ditunjuk DPR karena biasanya, kalau persetujuan DPR itu adalah lembaga indepenen. Ini tidak independen, tapi atas persetujuan DPR. Itu menunjukkan bahwa dia luar biasa. Itulah kenapa DPR merasa perlu melakukan fit and proper test karena takut ada abuse of power, dan sebagainya," kata Refly.