Soal Wacana Darurat Militer, Gatot Nurmantyo Ungkap Dampak Mengerikan Jika Prabowo Nekat Setujui

Suara.com - Mantan Panglima TNI, Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo menanggapi soal wacana penerapan status darurat militer di Indonesia.

Menurutnya, kabar tersebut tidak masuk akal dengan kondisi yang masih terkendali dan citra Indonesia yang dipertaruhkan, terutama Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui podcast di kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot mengungkapkan bahwa status darurat militer memiliki beberapa tahapan.

Ia kemudian menilai wajar jika masyarakat sipil ada yang tidak mengerti mengenai darurat militer.

“Kalau seperti itu kan ada tahapannya, gubernurnya masih tenang-tenang saja, kecuali gubernur sudah bilang, ‘Wah, Pak nggak bisa’, Kapolri juga menyampaikan ‘nggak bisa’, rapat, ditentukan darurat militer lewat persetujuan DPR juga, civil society itu,” ujarnya dalam podcast tersebut dikutip Kamis (11/9/2025).

Gatot menambahkan, situasi yang masih terkendali dan keadaan yang masih normal semakin membuktikan bahwa status darurat militer tidak diperlukan.

Baginya, dampak penerapan status darurat militer terlalu besar dan nama negara dipertaruhkan jika Presiden Prabowo menyetujui. Sedangkan Presiden Prabowo diundang berbicara di forum PBB, pada 23 September mendatang.

“Pak Prabowo akan bicara di PBB, menjadi sejarah untuk Indonesia karena sudah 10 tahun nggak pernah hadir. Makanya ditunggu-tunggu ini, terus Pak Prabowo nerapkan darurat militer, sinting kali,” ucap Gatot.

Tak hanya nama negara yang dipertaruhkan, Gatot juga mengatakan bahwa jika diterapkannya status darurat militer saat itu akan menimbulkan kegelisahan masyarakat.

Baca Juga: Brutalitas Polisi Nepal Urai Massa Demo, Perempuan Ikut Dihajar saat Berusaha Melerai Temannya

"Jangan kita berhrap itu (darurat militer), cost-nya besar sekali, ekonominya akan jaruh," jelas Gatot.

Sebelumnya, isu penerapan status darurat militer dipicu oleh rangkaian aksi demonstrasi besar pada akhir bulan Agustus 2025, yang terjadi di berbagai daerah disertai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan pemerintah.

Bahkan aksi yang semula memprotes berbagai kebijakan yang dirasa tidak adil dan semakin mencekik rakyat, seperti tunjangan DPR RI, berakhir dengan aksi penjarahan rumah beberapa anggota dewan hingga menteri di kabinet Prabowo.

Reporter : Nur Saylil Inayah