Suara.com - Survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia periode 17-24 September 2017 menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan dari 1.220 responden yang disurvei, 68,3 persen menyatakan puas dan 7,95 persen sangat puas.
"Yang mengaku cukup puas ada 60,39 persen. Yang kurang puas ada 27,23 persen, dan tidak puas sama sekali hanya ada 2,26 persen," kata Burhanuddin di kantor Indikator Politik Indonesia, Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).
Tetapi survei juga menunjukkan kepuasan publik sejak Januari 2015 hingga September 2017 tidak stabil. Terkadang, tingkat kepuasan naik, terkadang turun.
Survei pada Januari 2015 menunjukkan 62 persen responden puas, tetapi pada Juni 2015 turun menjadi 41 persen.
Memasuki Oktober 2015, tingkat kepuasan naik menjadi 53 persen dan bertahan hingga Desember 2015.
"Kepuasan atas kinerja Jokowi sebagai presiden tampak mengalami fluktuasi yang cukup besar dalam satu setengah tahun awal pemerintahannya," kata Burhanuddin.
Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla meningkat lagi pada 2016, mencapai 67 persen. Tetapi, tiga bulan kemudian turun menjadi 59 persen.
April 2016, masyarakat yang menyatakan puas bertambah lagi menjadi 64 persen, naik lagi pada Juni menjadi 67 persen, Agustus hingga Oktober menjadi 68 persen. Dan bulan Januari 2017 turun sedikit menjadi 64 persen, tetapi September 2017 naik lagi ke angka 68 persen.
"Sejak Maret 2016, kepuasan atas kinerja Jokowi secara konsisten mengalami peningkatan, dan dalam setahun terakhir approval rating terhadap Jokowi terlihat stabil. Jika pun ada fluktuasi, itu tidak signifikan dan masih dalam rentang error survei," katanya.
Burhanuddin menyebut beberapa faktor yang memicu tingkat kepuasan masyarakat. Pertama, keadaan ekonomi yang semakin membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, kebutuhan akan pengobatan yang semakin ringan.
"Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan mengalami sedikit kemajuan, yang mengatakan semakin ringan sedikit meningkat dibanding tahun lalu," kata Burhanuddin. [Handita Fajaresta]
Berita Terkait
-
8 Fakta Usai Jokowi Jalani Pemeriksaan di Mapolresta Solo Terkait Kasus Ijazah Palsu
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik
-
Kronologi Nama Jokowi Masuk Epstein Files, Apa Artinya?
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi