Suara.com - Survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia periode 17-24 September 2017 menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan dari 1.220 responden yang disurvei, 68,3 persen menyatakan puas dan 7,95 persen sangat puas.
"Yang mengaku cukup puas ada 60,39 persen. Yang kurang puas ada 27,23 persen, dan tidak puas sama sekali hanya ada 2,26 persen," kata Burhanuddin di kantor Indikator Politik Indonesia, Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).
Tetapi survei juga menunjukkan kepuasan publik sejak Januari 2015 hingga September 2017 tidak stabil. Terkadang, tingkat kepuasan naik, terkadang turun.
Survei pada Januari 2015 menunjukkan 62 persen responden puas, tetapi pada Juni 2015 turun menjadi 41 persen.
Memasuki Oktober 2015, tingkat kepuasan naik menjadi 53 persen dan bertahan hingga Desember 2015.
"Kepuasan atas kinerja Jokowi sebagai presiden tampak mengalami fluktuasi yang cukup besar dalam satu setengah tahun awal pemerintahannya," kata Burhanuddin.
Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla meningkat lagi pada 2016, mencapai 67 persen. Tetapi, tiga bulan kemudian turun menjadi 59 persen.
April 2016, masyarakat yang menyatakan puas bertambah lagi menjadi 64 persen, naik lagi pada Juni menjadi 67 persen, Agustus hingga Oktober menjadi 68 persen. Dan bulan Januari 2017 turun sedikit menjadi 64 persen, tetapi September 2017 naik lagi ke angka 68 persen.
"Sejak Maret 2016, kepuasan atas kinerja Jokowi secara konsisten mengalami peningkatan, dan dalam setahun terakhir approval rating terhadap Jokowi terlihat stabil. Jika pun ada fluktuasi, itu tidak signifikan dan masih dalam rentang error survei," katanya.
Burhanuddin menyebut beberapa faktor yang memicu tingkat kepuasan masyarakat. Pertama, keadaan ekonomi yang semakin membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, kebutuhan akan pengobatan yang semakin ringan.
"Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan mengalami sedikit kemajuan, yang mengatakan semakin ringan sedikit meningkat dibanding tahun lalu," kata Burhanuddin. [Handita Fajaresta]
Berita Terkait
-
Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Gelar Perkara Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Cs Jadi Tersangka?
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini