Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang disediakan Komisi Pemilihan Umum untuk menginput data partai politik yang akan mendaftar Pemilu 2019.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepengurusan PDI Perjuangan di daerah Papua dan Papua Barat kesulitan menginput data keanggotaan di dalam SIPOL.
"Kami juga perlu beri masukan pada KPU, dari proses SIPOL yang ada kami melihat daerah Papua dan Papua Barat proses e-KTP terutama identifikasi terhadap nomor identitas kependudukan itu, belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Sehingga kondisi ini menyebabkan pengisian SIPOL itu menjadi kurang sempurna tetapi kami berjuang keras dan akhirnya syarat-syarat itu dapat kami penuhi," ujarnya di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (11/10/2017)..
Tak hanya itu, Hasto menuturkan dalam SIPOL juga belum bisa memproses data kader yang bertugas di dua wilayah lantaran adanya kepentingan ideologis partai.
"Ada pengurus partai kami yang bertugas di tingkat nasional, tapi demi kepentingan ideologis partai yang bersangkutan juga ditugaskan di daerah. Nah, sistem ini belum memungkinkan adanya penugasan-penugasan seperti itu. Kemudian juga kami temukan data kecamatan yang tidak lengkap, misalnya di kecamatan Kretek, Bantul, di situ ada lima kelurahan yang namanya tidak ada dalam SIPOL karena pemekaran desa yang ada, hal ini perlu disempurnakan," beber Hasto panjang lebar.
Meski demikian ia mengapresiasi adanya SIPOL yang disediakan KPU yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat terkait partai politik yang akan menjadi peserta di Pemilu 2019.
"Kami berikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya KPU dalam menyajikan sistem informasi politik yang sebaik-baiknya yang memungkinkan pubblik akses seluruh informasi terkait keberadaan parpol di Indonesia," tandasnya.
PDI Perjuangan merupakan partai ketiga yang mendaftarkan ke KPU setelah Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Angka Pengangguran di Jakarta Tembus 330 Ribu Orang, BPS Klaim Menurun, Benarkah?
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
-
Cegah Penyalahgunaan, MKD Pangkas Titik Anggaran Reses Anggota DPR Menjadi 22
-
Sanjungan PSI Usai Prabowo Putuskan Siap Bayar Utang Whoosh: Cerminan Sikap Negarawan Jernih
-
Rumah Dijarah, MKD Pertimbangkan Keringanan Hukuman untuk Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya
-
Tertangkap! 14 ABG Pelaku Tawuran di Pesanggrahan Jaksel Bawa Sajam hingga Air Cabai
-
Bukan Penipuan! Ternyata Ini Motif Pria Tabrakan Diri ke Mobil di Tanah Abang
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik