Suara.com - Media-media massa di Indonesia mendapat banyak kritik, karena dianggap justru melanggengkan kebudayaan patriarkis maupun diskriminasi perempuan.
Salah satu kritik termutakhir dilontarkan aktivis "Aliansi Laki-laki Baru", Eko Bambang Subiantoro, melalui tulisan yang diunggah ke akun pribadi Facebook miliknya, 5 Oktober 2017. Aliansi Laki-laki Baru sendiri adalah komunitas yang giat menyampanyekan agar laki-laki turut melawan budaya patriarki.
Dalam tulisannya itu, ia mengkritik media-media massa yang getol membuat artikel mengenai poligami selebritas. Artikel termutakhir yang ramai dimuat di kolom-kolom gosip media massa adalah, poligami Arifin Ilham.
Eko menyayangkan, fenomena poligami tersebut justru disajikan secara "positif", alih-alih mengkritik praktik tersebut.
"Kalau media tidak lagi sensitif terhadap sejumlah dinamika sosial apakah itu berdampak positif atau tidak bagi kemajuan masyarakat, keadilan, kesetaraan, lalu kemana lagi kita bisa berharap pada adanya perubahan?" tulis Eko memulai kritiknya.
Ia menyayangkan, media massa arus utama di Tanah Air kerap kali mengabaikan perspektif keadilan dan kesejahteraan gender.
”Kemajuan secara teknologi luar biasa, canggih dan cepat merespons perubahan serta tega meninggalkan lansekap media konvensional. Perubahan media dari segi lansekap ini mengalami kemajuan besar, namun sangat disayangkan kemajuan itu tidak menyangkut perspektif. Canggih namun tidak pintar, tidak sensitif, egois dan tidak peduli pada keadilan sosial. Canggih secara teknologi tapi kosong secara isi,” tulisnya lagi.
Ia menjelaskan, sudah banyak literatur mengenai keadilan gender, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, dan kemiskinan perempuan yang bertebaran dan bisa diakses publik. Namun, perspektif publik yang bias gender tetap mengakar.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun Tanjung Selor Jadi Kota Baru Mandiri
“Celakanya, banyak media tidak menganggapnya penting, karena ini urusan klasik yaitu menarik pembaca. Terbelakang!” kecam Eko, yang juga bergiat sebagai Chief of Research Polmark Indonesia.
“Apakah tidak pernah membaca, melalukan riset, membaca literatur bahwa soal poligami ini menjadi salah satu persoalan utama bagi kemajuan perempuan dan masyarakat Indonesia umumnya. Berapa banyak perempuan mengalami kekerasan karena poligami? Berapa banyak kasus perceraian yang berujung pada pemiskinan perempuan karena poligami? Adil yang bagaimana yang bisa dilakukan karena poligami?” cecarnya lagi.
Karenanya, menurut Eko, mengumbar beragam informasi maupun artikel poligami sama saja mengumbar kebodohan.
“Saya menyesalkan media justru menjadi (kepanjangan tangan) patriarki. Memujanya dengan menyanjung pelaku poligami dilingkari oleh para bidadari, permisif sebagai jalan keluar. Bagi saya menyorot poligami dalam bingkai postif, adalah kejahatan sosial media, karena mengabaikan keadilan sosial yang berdiri di depan mata,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'