Suara.com - Amerika Serikat pada Kamis (12/10/2017), waktu setempat mengumumkan bahwa negaranya keluar dari keanggotaan Badan PBB untuk Kebudayaan dan Pendidikan (UNESCO).
AS mengeluhkan cara organisasi itu dijalankan serta sikap, yang digambarkan AS sebagai 'bias' terhadap Israel.
"Tidak mudah untuk mengambil keputusan ini. (Keputusan ini) menggambarkan keprihatinan AS terhadap tunggakan pembayaran yang menggunung di UNESCO, perlunya reformasi mendasar di dalam organisasi ini, serta bias anti-Israel yang terus berlanjut," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert dalam pernyataan dilansir Reuters.
AS merupakan penyumbang seperlima pendanaan UNESCO. Setiap tahun, AS memberikan 80 juta dolar (sekitar Rp1,08 triliun). Pencabutan keanggotaan AS merupakan pukulan keras bagi organisasi yang bermarkas di Paris itu.
UNESCO mulai menjalankan kegiatan pada 1946 dan selama ini dikenal sebagai lembaga yang menetapkan situs-situs Warisan Dunia, seperti kota kuno Palmyra di Suriah dan Taman Nasional Grand Canyon di AS.
Menurut peraturan UNESCO, pengunduran diri itu mulai berlaku pada akhir Desember 2018. Hingga tiba saatnya nanti, Amerika masih terikat sebagai anggota penuh.
Organisasi dunia, yang mempekerjakan sekitar 2.000 orang di seluruh dunia dan sebagian besar di antaranya di Paris, itu telah sekian lama menjadi sasaran kecaman soal penggunaan sumber dayanya serta resolusi-resolusi yang dianggap Israel dan sejumlah negara lainnya sebagai sikap yang bias.
Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova menyatakan kecewa atas keputusan AS itu.
"Pada saat berbagai konflik terus mengoyak masyarakat di seluruh duni, sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat mengundurkan diri dari badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendorong pendidikan untuk perdamaian dan melindungi kebudayaan yang terancam," katanya.
"(Keputusan AS mundur dari UNESCO) ini merupakan kehilangan bagi keluarga Perserikatan Bangsa-bangsa. (Keputusan) ini adalah kerugian bagi multilateralisme." UNESCO sedang berada dalam proses untuk memilih kepala baru, yang prioritasnya akan berupa menghidupkan kembali berbagai kekayaan organisasi itu.
Langkah AS tersebut menggarisbawahi ketidakpercayaan yang dinyatakan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat tetap perlu mengikatkan diri dengan badan-badan multilateral.
Donald Trump telah menggaungkan kebijakan "Amerika Terlebih Dahulu", yang lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dan nasional AS dibandingkan komitmen internasional.
Sejak Trump menjabat sebagai presiden, Amerika Serikat telah meninggalkan perundingan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik, menarik diri dari kesepakatan Paris soal iklim serta membuka upaya merundingkan kembali kesepakatan perdagangan dengan Kanada dan Meksiko (NAFTA), yang telah berlangsung puluhan tahun.
Para diplomat mengemukakan kekhawatiran soal mundurnya AS dari UNESCO.
"Ketidakhadiran Amerika Serikat atau negara manapun yang memiliki banyak kekuatan adalah suatu kehilangan. Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga soal memajukan kondisi ideal yang penting bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, seperti pendidikan dan kebudayaan," kata seorang diplomat.
Dengan alasan berbeda, Inggris, Jepang dan Brasil merupakan tiga dari sejumlah negara yang belum membayar iuran mereka untuk 2017. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan