Suara.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah mengklarifikasi isu larangan angkutan berbasis online di kawasan Jawa Barat.
Melalui Instagram, tulisan Ridwan Kamil setidaknya memberikan harapan bagi masyarakat yang memilih angkutan online karena dirasa nyaman, murah dan lebih tepat waktu.
“Terkait isu angkutan online, mari menyimak dengan jernih, karena menyangkut banyak pihak yang terdampak,” tulis Ridwan mengawali, Kamis (12/10/2017).
Kemudian, Ridwan menulis empat poin penting terkait keputusan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang telah menghentikan sementara angkutan online.
Berikut penjelasannya:
1. Kemajuan Teknologi pada dasarnya tidak bisa dihentikan. seperti halnya hape menggantikan wartel. WA/BBM perlahan menggantikan sms. Interuptif economy ini pengaturan regulasinya adalah kewenangan pusat bukan level teknis pemda tingkat 2.
2. Keputusan kemarin adalah keputusan Dishub Propinsi Jawa Barat, yang memberi dampak tidak hanya Kota Bandung tapi 26 Kota/ Kabupaten lainnya juga. Tugas kami sesuai hirarki pemerintahan adalah mensosialisasikan kepada semua pihak di level kota/kab masing2
3. Pemerintah Kota Bandung sudah dan terus menyampaikan masukan-masukan dari warga terkait dinamika ini agar dicermati dengan bijaksana oleh pihak propinsi dan pemerintah pusat selaku pemegang kebijakan. Sehingga tidak ada pihak2 yang dirugikan.
4. Sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terkait angkutan online yang peraturannya dibatalkan Mahkamah Agung, mari kita menyesuaikan diri dengan cara yang baik dan tetap menjaga kondusifitas kota.
Baca Juga: Golkar Tawarkan Dedi Mulyadi Jadi Wakil Ridwan Kamil
Hatur Nuhun.
Sisi lain, di kolom komentar begitu ramai warganet yang menyuarakan rasa kecewa angkutan berbasis online sementara dihentikan di kawasan Bandung.
Berikut suara dari warganet:
derimfauzi: "Lagian juga sekarang banyak mahasiswa yang mulai mengisi waktu luang untuk bekerja menjadi driver transportasi online."
eulissukmiatiningsih: "Mdh2an kang... keptususan yg bijak bkn u kepentingan pribadi apalagi intrik politik..."
kataceris: "pak angkutan umum kebykan pak dikurangin aja bkin macet sebnarnya, kesal. biar aman gak usah ada angkot aja. bis umum aja tiap daerah. bikin pusing demo2 sakilang masih byk juga yg naik angkot tetep aja supir supirnya begitu, bis lbh murah. supirnya juga gak galak2 ini mag uda naek angkot ngetem lamaa, trus ada yg supirnya mabok, ugal ugalan, turunin penumpang. yah iyah aja mending pk gojek atw grap. seenaknya supir angkutan umum pak."
Berita Terkait
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota
-
Komisi III DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri