Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie [suara.com/Nikolaus Tolen]
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie meminta Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan lebih banyak menunjukkan kinerja ketimbang pidato.
"Saran saya kerjakan ajalah, nggak usah terlalu banyak pidato, urusan pribumi dan non pribumi itu, dikerjakan aja, daripada menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," kata Jimly di gedung pusat kegiatan ICMI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
Pernyataan Jimly untuk menanggapi polemik yang muncul setelah Anies pidato dengan menggunakan kata pribumi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan kata pribumi merupakan istilah politik, bukan hukum. Kata itu berangkat dari sejarah perjuangan kaum pribumi menghadapi penjajah.
"Artinya Timur Asing itu malah membantu penjajah. Sejarahnya kan begitu. Ini kan soal sejarah. Nah pola ekonomi ini kan sebenarnya masih kayak dulu," katanya.
"Kalau dulu masih mempengaruhi, mewarnai kebijakan resmi, tapi sekarang setelah reformasi tidak ada lagi. Jadi Istilah pribumi ini bukan istilah hukum, hanya istilah politik," kata Jimly.
Karena istilah politik, menurut Jimly, seharusnya bisa diterima.
"Jadi dimuat di dalam pidato politik, ya boleh-boleh aja, itu gambaran dari realitas politik, tapi dalam kebijakan resmi secara hukum itu tidak boleh lagi, tidak dikenal lagi. Dan memang dianjurkan supaya jangan keluar menjadi kebijakan hukum yang resmi," kata Jimly.
Istilah pribumi dipakai karena adanya realitas yang timpang. Artinya, kata tersebut secara politik bermaksud menaikkan derajat orang-orang yang ekonominya tertinggal.
"Kita harus juga mengakui kenyataan di lapangan, di masyarakat, realitas, ada ketimpangan, ada kesenjangan. Ini juga harus diatasi dengan tindakan nyata, tidak usah dengan pidato, tapi dikerjakan saja. Saya rasa begitu secara umum, secara resmi hukum kita sudah tidak lagi mengenal itu. Konstitusi kita pun sudah diubah istilah orang indonesia asli itu dengan orang Indonesia yang lahir, warga negara indonesia sejak kelahiran," katanya.
Jimly meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan istilah yang dipakai Anies.
"Dalam istilah politik nyatanya memang masih ada, oleh karena itu tidak bisa dibesar-besarkan. Jangan karena tidak menggunakan pribumi, kita tidak mau bekerja lagi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi," kata Jimly.
"Saran saya kerjakan ajalah, nggak usah terlalu banyak pidato, urusan pribumi dan non pribumi itu, dikerjakan aja, daripada menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," kata Jimly di gedung pusat kegiatan ICMI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
Pernyataan Jimly untuk menanggapi polemik yang muncul setelah Anies pidato dengan menggunakan kata pribumi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan kata pribumi merupakan istilah politik, bukan hukum. Kata itu berangkat dari sejarah perjuangan kaum pribumi menghadapi penjajah.
"Artinya Timur Asing itu malah membantu penjajah. Sejarahnya kan begitu. Ini kan soal sejarah. Nah pola ekonomi ini kan sebenarnya masih kayak dulu," katanya.
"Kalau dulu masih mempengaruhi, mewarnai kebijakan resmi, tapi sekarang setelah reformasi tidak ada lagi. Jadi Istilah pribumi ini bukan istilah hukum, hanya istilah politik," kata Jimly.
Karena istilah politik, menurut Jimly, seharusnya bisa diterima.
"Jadi dimuat di dalam pidato politik, ya boleh-boleh aja, itu gambaran dari realitas politik, tapi dalam kebijakan resmi secara hukum itu tidak boleh lagi, tidak dikenal lagi. Dan memang dianjurkan supaya jangan keluar menjadi kebijakan hukum yang resmi," kata Jimly.
Istilah pribumi dipakai karena adanya realitas yang timpang. Artinya, kata tersebut secara politik bermaksud menaikkan derajat orang-orang yang ekonominya tertinggal.
"Kita harus juga mengakui kenyataan di lapangan, di masyarakat, realitas, ada ketimpangan, ada kesenjangan. Ini juga harus diatasi dengan tindakan nyata, tidak usah dengan pidato, tapi dikerjakan saja. Saya rasa begitu secara umum, secara resmi hukum kita sudah tidak lagi mengenal itu. Konstitusi kita pun sudah diubah istilah orang indonesia asli itu dengan orang Indonesia yang lahir, warga negara indonesia sejak kelahiran," katanya.
Jimly meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan istilah yang dipakai Anies.
"Dalam istilah politik nyatanya memang masih ada, oleh karena itu tidak bisa dibesar-besarkan. Jangan karena tidak menggunakan pribumi, kita tidak mau bekerja lagi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi," kata Jimly.
Komentar
Berita Terkait
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Ketua Ombudsman RI Terancam Dipecat Tidak Hormat, Majelis Etik Buka Suara soal Kasus Hery Susanto
-
Komisi Reformasi Polri Serahkan Laporan Akhir ke Presiden, Berkasnya Setebal 3000 Halaman
-
Sampaikan Laporan Akhir ke Prabowo, Komisi Reformasi Polri Serahkan Berkas 3.000 Halaman
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
Terkini
-
Megawati dan Gereja Katedral Ikut Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal
-
Banyak Nonmuslim Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal
-
Penampakan Sapi Jumbo Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di Masjid Istiqlal
-
Fadli Zon soal Prabowo di Prancis Saat Iduladha: Tak Harus Selalu di Indonesia
-
Permenhut 6/2026 Dinilai Buka Jalan Proyek Karbon Perhutanan Sosial Masuk Pasar Global, Mengapa?
-
Zulhas Sebar Hewan Kurban saat Iduladha, dari Jakarta hingga NTT
-
Studi Ungkap Cara Kurangi Konflik Lahan dalam Pengembangan Energi Surya
-
Soal Prabowo ke Prancis Saat Iduladha, Gerindra Sebut Ini Agenda Negara
-
Rano Karno Serahkan Sapi Kurban ke RT Canggih di Gandaria
-
Pramono Wukuf di Arafah, Rano Karno Salat Id di Saf Depan Bersama Warga di Balai Kota