Sekretaris Umum MUI Jakarta Zulfa Mustofa dan Gubernur Anies Baswedan di rapat paripurna MUI Jakarta [suara.com/Bowo Raharjo]
Di tengah rapat paripurna Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017), Sekretaris Umum MUI Jakarta Zulfa Mustofa menagih janji Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk membangun gedung khusus.
"Pada saat sebelum pemilihan, beliau datang ke rumah ketum (MUI DKI, Syarifuddin Abdul Ghani) dijanjikan, mau mengusahakan gedung yang representatif," ujar Zulfa.
Zulfa berharap Anies dan Sandiaga tidak melupakan janji.
Saat ini, kantor MUI Jakarta masih menumpang di kawasan Jakarta Islamic Center yang berada di Jakarta Utara. Zulfa berharap gedung baru MUI nanti dibangun di lokasi yang lebih strategis.
"Harapan kami kalau bisa (gedung barunya) ketengah kota pak," kata Zulfa.
Zulfa membandingkan Jakarta dengan Tangerang. MUI Tangerang, katanya, sudah memiliki gedung dan kantor sendiri yang ukurannya besar.
"Kami malu sama Kota Tangerang. Itu punya gedung, masjid-nya bisa buat pernikahan, besar," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Anies mengatakan akan membahasnya lebih jauh dengan pengurus MUI.
"Itu semua nanti, akan kami bicarakan teknis," kata Anies usai acara.
"Pada saat sebelum pemilihan, beliau datang ke rumah ketum (MUI DKI, Syarifuddin Abdul Ghani) dijanjikan, mau mengusahakan gedung yang representatif," ujar Zulfa.
Zulfa berharap Anies dan Sandiaga tidak melupakan janji.
Saat ini, kantor MUI Jakarta masih menumpang di kawasan Jakarta Islamic Center yang berada di Jakarta Utara. Zulfa berharap gedung baru MUI nanti dibangun di lokasi yang lebih strategis.
"Harapan kami kalau bisa (gedung barunya) ketengah kota pak," kata Zulfa.
Zulfa membandingkan Jakarta dengan Tangerang. MUI Tangerang, katanya, sudah memiliki gedung dan kantor sendiri yang ukurannya besar.
"Kami malu sama Kota Tangerang. Itu punya gedung, masjid-nya bisa buat pernikahan, besar," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Anies mengatakan akan membahasnya lebih jauh dengan pengurus MUI.
"Itu semua nanti, akan kami bicarakan teknis," kata Anies usai acara.
Komentar
Berita Terkait
-
Terungkap! Ini Hasil Investigasi MUI Soal Pengajian Umi Cinta yang Dituding Sesat
-
PPATK Blokir Rekening Ketua MUI, Berisi Uang Ratusan Juta
-
MUI Tolak Konser Honne di Medan, Kenapa?
-
Asuransi Syariah Mulai Banyak Dilirik, Ketahui Dulu Prinsip dan Dasar Hukum yang Digunakan
-
MUI Tanggapi Ijab Kabul Maxime Bouttier yang Dinilai Tidak Sah oleh Ustaz di TikTok, Valid?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!