Suara.com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta status vulkanik Gunung Agung, Kabupaten Karangasem. Saat ini gunung itu masih berstatus Awas.
Pastika meminta diturunkan dengan alasan agar perekonomian warga hidup kembali.
"Kalau seandainya ini bisa diturunkan statusnya menjadi Siaga saja, radiusnya menjadi 6 kilometer. Kalau menjadi 6 kilometer, berarti yang mengungsi itu tinggal setengahnya saja, dan kegiatan perekonomian setengahnya akan hidup," kata Pastika usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, (21/10/2017).
Dia tidak memungkiri jika berdasarkan keterangan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) belum berani menurunkan status. Dia menilai, jika dilihat fakta penetapan status Awas yang sudah sebulan lebih (sejak 22 September 2017) telah menimbulkan dampak yang panjang baik dari sisi ekonomi, psikologi, pendidikan, kesehatan, hingga pemuktahiran data pemilih, bahkan kejenuhan para pengungsi.
Di samping itu dampak material bangunan menjadi tidak ada. Bukan saja masyarakat di sekitar Gunung Agung yang menjadi tidak bekerja, juga bagi pekerja bangunan yang menjadi tidak bekerja lagi.
Hingga berpengaruh tersendatnya target penyelesaian sejumlah proyek pemerintah hingga permasalahan anggaran.
"Masalah kontrak (proyek pemerintah-red) itu tidak gampang. Misalnya tidak selesai tahun ini, dipotong di jalan, belum tentu bisa dipakai anggaran 2018. Kalau harus dipakai pada anggaran 2018 Perubahan itu sekitar November, berapa mundurnya itu," ucap Pastika.
Menurut Pastika, dengan sistem "early detection" dan "early warning", dengan kemajuan transportasi, teknologi, dan komunikasi, seharusnya bisa diturunkan.
"Karena kalau terus-menerus begini, dampaknya panjang sekali. Inilah yang juga dasar dari Menko Maritim untuk meminta kajian yang lebih realistis. Jangan diset maksimum semuanya indikatornya, kalau diset maksimum kan hasilnya maksimum," ujarnya.
Baca Juga: Anak Sekolah di Pengungsian Gunung Agung Diberi Dana BOS
Meskipun mengharapkan adanya penurunan status, Pastika menegaskan pihaknya tidak ingin mencelakakan rakyat. Namun berdasarkan adanya alat deteksi dini dengan peralatan yang canggih, semestinya kemungkinan erupsi bisa dideteksi lebih awal dan cepat diinformasikan, serta masyarakat cepat diungsikan.
Dia mengatakan bahwa kondisi sosial, budaya dan intelegensia masyarakat sekarang sudah berbeda dan tidak bisa disamakan ketika terjadi erupsi Gunung Agung pada 1963.
"Waktu itu korban banyak kenapa? Karena alat komunikasi tidak ada, alat deteksi tidak lengkap, alat transportasi nggak ada, jalan masih rusak, dan kondisi masyarakat juga berbeda dengan sekarang. Kalau dulu mungkin karena kepercayaan, malah ada nggak mau pergi," katanya.
Pastika menambahkan bahwa 26 Oktober 2017 akan diadakan rapat koordinasi kembali. Selain itu, Menko Maritim telah meminta PVMBG untuk melakukan kajian kembali dan harus ada "second opinion" dengan memperhatikan berbagai dampak status Awas.
"Faktanya memang kegiatan (gempa-red) menurun, hanya disebutkan lagi cadangan magma di bawah sekian. Okelah cadangan magma sekian, kalau tidak naik 'kan nggak apa-apa, kalaupun naik kan ada waktu. Kalau ada tanda-tanda mau naik, kasih tahu dong, kan ada alatnya. Bukan saya ngeyel, tetapi ini akibatnya panjang," ucap Pastika. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu