Gubernur Anies Baswedan dan Ajip Rosidi [suara.com/Bowo Raharjo]
Pemerintah Jakarta segera membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk mengelola koleksi Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin. Hal itu diungkapkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan setelah bertemu dengan perwakilan Yayasan H. B. Jassin.
"Kami menyepakati beberapa hal. Satu, kesepakatannya adalah pemprov akan membentuk UPT ini, khusus untuk mengelola koleksi pusat dokumentasi sastra H. B. Jassin," ujar Anie di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2017).
Kesepakatan yang kedua, UPT akan mengambilalih alih aset, koleksi, dan karyawan yang dimiliki H. B. Jassin.
"Jadi diserahkan dari yayasan kepada pemprov DKI. Jadi menjadi tanggung jawab DKI pengelolaannya dan lain-lain," kata Anies.
Langkah pertama yang akan diambil pemerintah yaitu melakukan digitalisasi atas seluruh dokumentasi sastra.
Pada poin kempat disepakati UPT akan mengangkat pengelola H. B. Jassin yang ada untuk menjadi pengawas. Kelima, pemerintah akan memberikan gaji kepada sembilan orang karyawan di sana yang belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir.
"Yang keenam UPT ini akan efektif mulai Januari 2018. Jadi kami akan masukan dalam anggaran 2018. Kami menyepakati ini," kata dia.
Setelah H. B. Jassin dijadikan UPT, Anies berharap pusat dokumentasi sastra ini bisa menjadi salah satu rujukan sastra tingkat nasional dan internasional.
Orang yang mendapat amanat langsung dari Hans Bague Jassin, Ajip Rosidi, menjelaskan alasan tertarik kerja sama dengan pemerintah DKI karena pengelola tidak mampu mengurus yayasan ini sendiri.
"Yayasan ini nggak mampu untuk mengurus kebutuhan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan, karena cukup besar. Sekarang juga pemprov hanya memberi sebagian dari kebutuhan," kata Rosidi.
"Hanya membayar gaji pegawai, dan hal-hal yang lain. Tapi misalnya untuk pembelian koleksi baru tidak ada," tambah dia.
Satu dari 23 Janji Anies Kampanye Dijalankan
Menjadikan H. B. Jassin sebagai UPT merupakan satu dari 23 janji Anies pad awaktu kampanye.
"Kami menyepakati beberapa hal. Satu, kesepakatannya adalah pemprov akan membentuk UPT ini, khusus untuk mengelola koleksi pusat dokumentasi sastra H. B. Jassin," ujar Anie di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2017).
Kesepakatan yang kedua, UPT akan mengambilalih alih aset, koleksi, dan karyawan yang dimiliki H. B. Jassin.
"Jadi diserahkan dari yayasan kepada pemprov DKI. Jadi menjadi tanggung jawab DKI pengelolaannya dan lain-lain," kata Anies.
Langkah pertama yang akan diambil pemerintah yaitu melakukan digitalisasi atas seluruh dokumentasi sastra.
Pada poin kempat disepakati UPT akan mengangkat pengelola H. B. Jassin yang ada untuk menjadi pengawas. Kelima, pemerintah akan memberikan gaji kepada sembilan orang karyawan di sana yang belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir.
"Yang keenam UPT ini akan efektif mulai Januari 2018. Jadi kami akan masukan dalam anggaran 2018. Kami menyepakati ini," kata dia.
Setelah H. B. Jassin dijadikan UPT, Anies berharap pusat dokumentasi sastra ini bisa menjadi salah satu rujukan sastra tingkat nasional dan internasional.
Orang yang mendapat amanat langsung dari Hans Bague Jassin, Ajip Rosidi, menjelaskan alasan tertarik kerja sama dengan pemerintah DKI karena pengelola tidak mampu mengurus yayasan ini sendiri.
"Yayasan ini nggak mampu untuk mengurus kebutuhan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan, karena cukup besar. Sekarang juga pemprov hanya memberi sebagian dari kebutuhan," kata Rosidi.
"Hanya membayar gaji pegawai, dan hal-hal yang lain. Tapi misalnya untuk pembelian koleksi baru tidak ada," tambah dia.
Satu dari 23 Janji Anies Kampanye Dijalankan
Menjadikan H. B. Jassin sebagai UPT merupakan satu dari 23 janji Anies pad awaktu kampanye.
"Janjinya adalah kami akan merawat, mengembangkan pusat dokumentasi H. B. Jassin dan kami bersyukur bahwa janji itu terlunasi," kata dia.
Ia menargetkan pembentukan UPT dapat dilakukan awal Januari 2018.
Anies yakin beberapa tahun lagi dokumen tersebut akan menjadi salah satu harta karun sastra.
"Jadi saya bersyukur dan Insya Allah akan dilaksanakan. Minggu depan diharapkan aset ini sudah diserahkan kepada pemprov DKI," ujar dia.
"Jadi besok dari pihak pemprov akan bersurat secara resmi kepada yayasan, lalu yayasan melakukan invetarisasi atas seluruh asetnya, kemudian akan membalas suratnya dengan memberikan penyerahan. Setelah iitu ada berita acara serah terima, ada perjanjian kerja sama," Anies menambahkan.
Untuk gedung, sementara waktu, akan menggunakan bangunan lama di Cikini, Jakarta Pusat. Fokus pemerintah sekarang menyelamatkan koleksi sastra.
"Menyelamatkan semua yang bekerja di situ, sambil nanti kami cari solusi yang terbaik untuk jangka panjang," katanya.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi
-
Kepala BGN Nanik S Deyang Dilaporkan atas Dugaan Rangkap Jabatan di BUMN
-
Indonesia-Belarus Sepakati 7 MoU dan Roadmap Kerja Sama hingga 2030
-
80 Tahun Polri: Reformasi Dinilai Jalan di Tempat, Pergantian Kapolri Dianggap Mendesak
-
Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo Hampir Rampung, Siap Beroperasi 14 Juli