Suara.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menjelaskan alasan kenapa Partai Nasdem mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Surya Paloh mengatakan alasannya adalah karena doa dan harapan partai Nasdem sudah terpenuhi oleh Jokowi sebagai presiden saat ini.
"Jelas lah alasannya sebagai partai pengusung pertama, bersama dengan beberapa partai lain, sejak awal tentu berharap bahwa jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini pada tahap awal masa pemerintahannya akan berkelanjutan dengan hasil dan prestasi sebagaimana diharapkan. Dan doa dan harapan ini nampaknya berjalan," kata Surya Paloh di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Surya Paloh mengatakan Partai Nasdem mengusung Jokowi lebih awal bukan karena takut ditinggal oleh partai politik lainnya. Dia mengatakan bukti objektif dari hasil kerja nyata Jokowi menjadi alasan Nasdem tanpa ragu mendukung Jokowi lebih awal.
"Dari alasan inilah mengapa Nasdem dengan perasaan sukacita mencalonkan kembali, dengab mendeklarasikan Presiden Jokowi ini sebagai calon presiden pada Pemilu Pilpres 2019. Jadi berdasarkan kondisi objektif yang ada. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena masalah takut ditinggalkan, dan sebagainya," katanya.
Surya Paloh mengatakan kinerja Presiden Jokowi dalam memimpin selama tiga tahun memiliki kekurangan di beberapa bidang. Namun, secara keseluruhan disebut Surya Paloh sudah dapat menyenangkan hati masyarakat Indonesia.
"Pikiran-pikiran kita, dari kondisi objektif yang ada, di samping ada beberapa tentu kekurangan-kekuranan yang masih ada. Tapi secara over all saya ingin mengatakan output kinerja pemerintahan administratif dibawah pemerintah Presiden Jokowi dan JK ini membesarkan hati bagi para partai pengusungnya, termasuk Nasdem ini," kata Surya Paloh.
Dalam sambutan Rapat Kerja Nasional IV Nasdem pada Rabu (15/11/2017) malam, Surya Paloh secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi. Deklarasi tersebut disambut baik oleh Politikus Senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Tag
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Tersangka Kasus CSR BI-OJK Satori dan Heri Gunawan Dipanggil KPK, Langsung Ditahan?
-
Rusdi Masse Kini Wakil Ketua Komisi III DPR, Gantikan Sahroni: Siapa Dia?
-
NasDem Ambil Langkah: Gaji Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Minta Distop
-
NasDem Tegaskan Ahmad Sahroni Belum Resmi Mundur, tapi Sudah Dinonaktifkan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO