Suara.com - DPP Partai Golkar menggelar rapat pembahasan Pilkada Jawa Barat di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Senin (20/11/2017). Rapat itu dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Rapat ini digelar usai Ketua Umum Setya Novanto resmi menjadi tahanan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Sementara Dedi pernah dijagokan untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat. Namun keputusan partai, Golkar memilih Ridwan Kamil sebagai jagoannya.
Saat disinggung mengenai Pilkada Jawa Barat, yang mana Golkar telah resmi mendukung Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien, menurut Dedi itu hal teknis. Soal rekomendasi adalah hal yang mudah berubah.
"Menurut saya rekomendasi itu gampang, dilakukan pengkajian secara mendasar oleh tim khusus saja, selesai. Yang paling penting perubahan struktur dan kultur dulu. Perubahan dulu, rekomendasi mah gampang," kata Dedi di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Lanjut Dedi, bila telah terpilih pengganti Novanto di posisi Ketua Umum, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebijakan baru, termasuk rekomendasi Pilkada Jawa Barat.
"Ya kalau nanti dengan pemimpin baru, kebijakan baru, melakukan evaluasi demi kebaikan partai kenapa tidak, apapun. Karena tujuannya partai ini kan menang. Modal demokrasi Golkar harus terjaga dengan baik," tutur Dedi.
Untuk diketahui pula, Novanto saat ini sudah menjadi tahanan KPK setelah pembantaran penahanan dicabut pada Senin (20/11/2017) dini hari.
Sebelumnya, Novanto yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, Jakarta Pusat setelah mengalami insiden kecelakaan tunggal di daerah Permata Hijau, Jakarta Barat pada Kamis (17/11/2017).
Sehari sebelum kecelakaan, Novanto hendak dijemput paksa KPK lantaran berkali-kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Jemput paksa tak berhasil karena Novanto tak ada di rumahnya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Sempat Menolak, Setya Novanto Teken Surat Penahanan KPK 20 Hari
Dedi mengatakan, terkait rapat yang dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid, hari ini, bukan dalam rangka menyikapi status Novanto.
"Ini bahas Pilkada yang sisa daerah belum diputuskan di Jabar. Bukan menyikapi rekomendasi atau penahanan SN," kata Dedi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Bantah Cuma Galak ke Ojol, Dishub DKI: Mobil Pribadi Parkir Liar Banyak Kami Derek!
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen