Suara.com - DPP Partai Golkar menggelar rapat pembahasan Pilkada Jawa Barat di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Senin (20/11/2017). Rapat itu dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Rapat ini digelar usai Ketua Umum Setya Novanto resmi menjadi tahanan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Sementara Dedi pernah dijagokan untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat. Namun keputusan partai, Golkar memilih Ridwan Kamil sebagai jagoannya.
Saat disinggung mengenai Pilkada Jawa Barat, yang mana Golkar telah resmi mendukung Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien, menurut Dedi itu hal teknis. Soal rekomendasi adalah hal yang mudah berubah.
"Menurut saya rekomendasi itu gampang, dilakukan pengkajian secara mendasar oleh tim khusus saja, selesai. Yang paling penting perubahan struktur dan kultur dulu. Perubahan dulu, rekomendasi mah gampang," kata Dedi di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Lanjut Dedi, bila telah terpilih pengganti Novanto di posisi Ketua Umum, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebijakan baru, termasuk rekomendasi Pilkada Jawa Barat.
"Ya kalau nanti dengan pemimpin baru, kebijakan baru, melakukan evaluasi demi kebaikan partai kenapa tidak, apapun. Karena tujuannya partai ini kan menang. Modal demokrasi Golkar harus terjaga dengan baik," tutur Dedi.
Untuk diketahui pula, Novanto saat ini sudah menjadi tahanan KPK setelah pembantaran penahanan dicabut pada Senin (20/11/2017) dini hari.
Sebelumnya, Novanto yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, Jakarta Pusat setelah mengalami insiden kecelakaan tunggal di daerah Permata Hijau, Jakarta Barat pada Kamis (17/11/2017).
Sehari sebelum kecelakaan, Novanto hendak dijemput paksa KPK lantaran berkali-kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Jemput paksa tak berhasil karena Novanto tak ada di rumahnya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Sempat Menolak, Setya Novanto Teken Surat Penahanan KPK 20 Hari
Dedi mengatakan, terkait rapat yang dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid, hari ini, bukan dalam rangka menyikapi status Novanto.
"Ini bahas Pilkada yang sisa daerah belum diputuskan di Jabar. Bukan menyikapi rekomendasi atau penahanan SN," kata Dedi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Benarkah Puteri Komarudin Jadi Menpora? Misbakhun: Mudah-mudahan Jadi Berkah
-
Skandal Tol Rp500 Miliar, Kejagung Mulai Usut Perpanjangan Konsesi Ilegal CMNP
-
Tim Independen LNHAM Terbentuk, Bakal Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus 2025
-
Yusril Bongkar 'Sistem Gila' Pemilu, Modal Jadi Caleg Ternyata Jauh Lebih Gede dari Gajinya
-
Pengamat: Keberanian Dasco Minta Maaf dan Bertemu Mahasiswa jadi Terobosan Baru DPR
-
BPOM Respons Temuan Indomie di Taiwan Mengandung Etilen Oksida, Produk Masih Aman di Indonesia?
-
Kejagung Ungkap Nilai Aset Sitaan Sawit Ilegal Kini Tembus Rp 150 Triliun
-
18 WNI dari Nepal Tiba di Tanah Air Hari Ini, Dipulangkan di Tengah Krisis Politik
-
Di Balik Mundurnya Rahayu Saraswati, Mahfud MD Sebut Ada 'Badai Politik' Menerjang DPR
-
Dugaan Korupsi Tol CMNP Mulai Diusut, Siapa Saja yang Diperiksa Kejagung?