Suara.com - DPP Partai Golkar menggelar rapat pembahasan Pilkada Jawa Barat di Kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, Senin (20/11/2017). Rapat itu dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Rapat ini digelar usai Ketua Umum Setya Novanto resmi menjadi tahanan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Sementara Dedi pernah dijagokan untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat. Namun keputusan partai, Golkar memilih Ridwan Kamil sebagai jagoannya.
Saat disinggung mengenai Pilkada Jawa Barat, yang mana Golkar telah resmi mendukung Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien, menurut Dedi itu hal teknis. Soal rekomendasi adalah hal yang mudah berubah.
"Menurut saya rekomendasi itu gampang, dilakukan pengkajian secara mendasar oleh tim khusus saja, selesai. Yang paling penting perubahan struktur dan kultur dulu. Perubahan dulu, rekomendasi mah gampang," kata Dedi di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
Lanjut Dedi, bila telah terpilih pengganti Novanto di posisi Ketua Umum, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebijakan baru, termasuk rekomendasi Pilkada Jawa Barat.
"Ya kalau nanti dengan pemimpin baru, kebijakan baru, melakukan evaluasi demi kebaikan partai kenapa tidak, apapun. Karena tujuannya partai ini kan menang. Modal demokrasi Golkar harus terjaga dengan baik," tutur Dedi.
Untuk diketahui pula, Novanto saat ini sudah menjadi tahanan KPK setelah pembantaran penahanan dicabut pada Senin (20/11/2017) dini hari.
Sebelumnya, Novanto yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, Jakarta Pusat setelah mengalami insiden kecelakaan tunggal di daerah Permata Hijau, Jakarta Barat pada Kamis (17/11/2017).
Sehari sebelum kecelakaan, Novanto hendak dijemput paksa KPK lantaran berkali-kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Jemput paksa tak berhasil karena Novanto tak ada di rumahnya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Sempat Menolak, Setya Novanto Teken Surat Penahanan KPK 20 Hari
Dedi mengatakan, terkait rapat yang dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid, hari ini, bukan dalam rangka menyikapi status Novanto.
"Ini bahas Pilkada yang sisa daerah belum diputuskan di Jabar. Bukan menyikapi rekomendasi atau penahanan SN," kata Dedi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Indonesia di Ujung Tanduk, John Herdman Bongkar Kunci Garuda untuk Tekuk Singapura
-
3 Bahan Saja! Resep Camilan Sehat Gunakan Pisang dan Cokelat
-
8 Yel-Yel Pramuka Paling Lucu dan Heboh Pakai Nada Lagu Anak, Dijamin Seru dan Bikin Semangat!
-
Diusir Pelatih FC Twente, Mees Hilgers Buka Suara Akui Didekati Feyenoord
-
Prediksi Skor, Susunan Pemain Persib Bandung vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026
-
Kenaikan Harga Beras dan Rokok Dorong Warga Hampir Miskin Jatuh ke Jurang Kemiskinan
-
Mengenal Fenomena 'Deskilling': Benarkah AI Perlahan Menurunkan Keterampilan Berpikir Manusia?
-
Aturan BPJS vs Ekspektasi Pasien: Siapa yang Sebenarnya Perlu Disalahkan?
-
Sawah Terendam Rob Disulap Jadi Wisata Kano, Begini Penampakannya
-
Rincian Bunga Deposito BRI dan BNI Terbaru Tahun 2026