Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi menemukan duplikasi anggaran yang diusulkan eksekutif ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPABD) tahun 2018.
Duplikasi anggaran yang dimaksud Prasetio itu masuk ke anggaran hibah untuk Paguyuban Wardatama Jaya senilai Rp2.116.940.250, dan Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta Rp739.401.750. Prasetio menilai dana hibah keduanya sama-sama untuk pensiunan.
"Masalah dana hibah, saya tanya sama ketua TAPD (Saefullah), di poin 86 Paguyuban Wardatama Jaya dan Yayasan Pensiunan Provinsi DKI sama tidak pak? Pensiunan juga kan? " ujar Prasetio di dalam rapat Badan Anggaran di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).
Prasetio meminta salah satu anggaran tersebut untuk dicoret. Politikus PDI Perjuangan itu menilai anggaran yang diajukan pemprov DKI itu termasuk pemborosan.
"Kalau saya melihat ini dua-duanya pensiunan. Ini duplikasi anggaran. Tolong ini dicoret. Ini buakn apa-apa, ini lumayan hampir Rp3 miliar. Rp739 juta ditambah Rp2,1 miliar. Hampir Rp3 miliar," kata Prasetio.
Lebih jauh, Prasetio meminta pemerintah DKI tidak sembarangan memberikan dana hibah ke masyarakat. Ia tidak ingin ada alamat penerima hibah keberadaannya tidak jelas. Ia meminta dana hibah Rp2,1 miliar yang dicoret.
"Tolong ini satu dicoret. Saya sepakat yang Rp2,1 miliar dicoret," pintanya.
Sekretaris Daerah yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Saefullah, meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk menjelaskan hal tersebut. Saefullah meminta BKD mencoret salah satu anggaran.
Baca Juga: Hotel di Bali Beri Harga Termurah untuk Turis yang 'Terjebak'
PNS di bagian BKD Jakarta membenarkan Paguyuban Wardatama Jaya dan Yayasan Pensiunan DKI sama-sama mewadahi pensiunan PNS Pemprov DKI.
"Pada dasarnya pemprov posisinya yayasan yang menaungi para pensiunan PNS DKI Jakarta keseluruhan," jelasnya.
Dana hibah paguyuban Wardatama Jaya sebesar Rp2 miliar itu ternyata akan digunakan untuk pensiunan para pejabat DKI.
"Wedatama untuk pensiunan para pejabat. Mereka berkumpul mantan pejabat yang usia tua, untuk menggalang di masa tua. Ada kegiatan," kata PNS BKD tersebut.
Mendengar hal itu Prasetio langsung meminta anggaran dicoret. "Langsung saja pak, dicoret. Sudah jelas itu," kata Prasetio.
Saefullah langsung meminta BKD untuk menghapus kedua anggaran hibah tersebut karena tahun lalu sudah pernah diberikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam