Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 7.000 sertifikat hak atas tanah di Lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Senin (27/11/2017). (Sumber: Kementerian ATR/BPN)
Baca 10 detik
Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 7.000 sertipikat hak atas tanah di Lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Senin (27/11/2017). Sebelumnya, presiden menyerahkan 503 sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat di "Peremajaan Sawit Rakyat", di Kabupaten Serdang Bedagai.
Pemberian 7.000 sertifikat itu tersebar di enam kabupaten/kota, yaitu 500 sertifikat untuk masyarakat di Kota Pematangsiantar, 2.000 sertifikat untuk masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu, dan 1.500 sertifikat untuk masyarakat Asahan. Kemudian 1.500 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Simalungun, 1.000 sertifikat untuk masyarakat Kota Tanjung Balai, dan 500 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan.
Presiden mengatakan kepada penerima sertifikat agar merawatnya dengan baik.
"Sertifikat yang telah saya titip, dirawat dan dijaga. Tolong diberikan plastik, agar jika rumah bocor tidak rusak. Bagi masyarakat yang mengagunkan sertifikat untuk modal usaha agar dikalkulasikan betul penggunaannya. Jangan mengagunkan untuk beli mobil dan motor," kata Jokowi.
Presiden menekankan, percepatan sertifikasi harus dilakukan, karena maraknya sengketa tanah yang terjadi akibat banyak tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat.
"Sengketa tanah dapat dihindari apabila setiap masyarakat sudah mempunyai sertifikat tanah. Jika sudah punya, tidak ada lagi yang mengaku-aku tanah kita," tambah presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil, mengatakan, bahwa seluruh Provinsi Sumatera Utara memiliki 3.922.000 bidang dan yang sudah bersertifikat sebanyak 1.456.000 bidang, atau lebih kurang 37 persen.
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Wajibkan OPD Beri Keterangan Pers Setiap Hari, Bobby Dinilai Jadi Simbol Keterbukaan Informasi
-
Rp 12,5 Triliun untuk Pembangunan Sumut, Bobby Nasution Sampaikan Ranperda P-APBD 2025
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli