Pengacara Novanto Persoalkan Status Penyidik KPK

Dalam sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017), penasihat hukum Setya Novanto mempermasalahkan status penyelidik dan penyidik yang menangani perkara dugaan kasus korupsi KTP berbasis elektronik.

 

"Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pemohon tidak sah dan catat hukum karena penyelidik dan penyidik yang ditunjuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap pemohon adalah bukan penyelidik dan penyidik yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata pengacara Ketut Mulya Arsana.

 

Menurut Ketut penyelidik dan penyidik mestinya berasal dari Polri, Kejaksaan atau pejabat pegawai negeri sipil. Sementara penyidik yang menangani perkara Novanto, Ambarita Damanik, sudah diberhentikan dari Polri.

 

Setelah Ambarita bukan anggota Polri, katanya, otomatis tidak lagi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan.  Ketut mendasarkan pada UU KPK Pasal 39 ayat 3 Tentang Pengangkatan Penyidik KPK, seseorang yang telah diangkat sebagai penyidik KPK adalah orang yang diberhentikan sementara dari kepolisian dan kejaksaan, bukan yang telah diberhentikan selamanya.

 

"Dengan demikian termohon dalam penerbitan Sprindik serta SPDP terhadap pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pengangkatan penyidik KPK. Sehingga Sprindik dan SPDP yang diterbitkan termohon jelas tidak sah menurut hukum," kata Ketut.

 

Saat ini, sidang praperadilan yang diajukan Novanto masih berlangsung. Novanto mengajukan praperadilan untuk kedua kalinya atas penetapan dirinya tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP berbasis elektronik. 

 

Kemarin, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tim biro hukum KPK sudah siap menghadapi gugatan. Semua persiapan, katanya, sudah matang.

Febri mengatakan seluruh argumentasi Novanto dan pengacara akan dijawab dengan bukti dan argumentasi yang kuat. KPK sudah menyiapkan penjelasan untuk pertanyaan pengacara Novanto yang menyebutkan penetapan kembali Novanto menjadi tersangka melanggar asas ne bis in idem. Atau seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.