Anies Baswedan dan pengacara Tigor Hutapea [suara.com/Bowo Raharjo]
Gubernur Jakarta Anies Baswedan menerima kedatangan anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Usai pertemuan, Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Iwan Karmidi mengatakan tadi membicarakan dampak reklamasi bagi nelayan.
"Datang ke pak gubernur sampaikan aspirasi mengenai dampak reklamasi dan kesengsaraan nelayan. Nelayan selama ini sudah disengsarakan," ujar Iwan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).
Menurut Iwan tidak ada yang mau bertanggungjawab terhadap dampak reklamasi yang dirasakan nelayan. Itu sebabnya, Iwan meminta Anies menghentikan proyek reklamasi.
"Kalau reklamasi 17 pulau dilanjutkan artinya nelayan dengan sendirinya akan terusir dari teluk Jakarta. Maka dari itu kami nelayan tetap satu dan tetap menolak reklamasi dan akan melawan. Reklamasi secepatnya harus dihentikan," kata Iwan.
Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Tigor Gemdita Hutapea menambahkan nelayan dan warga sejak awal menolak proyek reklamasi.
"Ini jadi satu masukan berharga bagi Pak Anies dan Sandi untuk ambil langkah-langkah hentikan reklamasi. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan kemarin sudah dilakuka. Pak Anies mencabut salah satu perda yang isinya tentang reklamasi," kata Tigor.
Menurut Tigor pemerintah memiliki banyak cara untuk menghentikan proyek pulau buatan. Di antaranya tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Terus juga bagaimana menghentikan seluruh jalannya aktivitas yang ada di Pulau C dan D bangunan yang ada perlu ada langkah hukum atau penindakan hukum terkait bangunan yang sudah ada," kata dia.
"Kemudian ada juga beberapa pergub yang mengatur soal tata ruang bangunan itu kalau bisa cabut juga. Kami harap itu dicabut sehingga tidak ada lagi dasar untuk bagi pengembang menjalankan bangunan yang ada," Tigor menambahkan.
Setelah mendapat masukan warga, Anies mengucapkan terima kasih.
"Itu akan menjadi bahan kita untuk nanti menyusun kebijakan. Seperti diketahui saat ini kita sedang dalam fase penyusunan tim yang nanti secara khusus penataan kawasan pesisir pantai Jakarta," kata Anies.
"Datang ke pak gubernur sampaikan aspirasi mengenai dampak reklamasi dan kesengsaraan nelayan. Nelayan selama ini sudah disengsarakan," ujar Iwan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).
Menurut Iwan tidak ada yang mau bertanggungjawab terhadap dampak reklamasi yang dirasakan nelayan. Itu sebabnya, Iwan meminta Anies menghentikan proyek reklamasi.
"Kalau reklamasi 17 pulau dilanjutkan artinya nelayan dengan sendirinya akan terusir dari teluk Jakarta. Maka dari itu kami nelayan tetap satu dan tetap menolak reklamasi dan akan melawan. Reklamasi secepatnya harus dihentikan," kata Iwan.
Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Tigor Gemdita Hutapea menambahkan nelayan dan warga sejak awal menolak proyek reklamasi.
"Ini jadi satu masukan berharga bagi Pak Anies dan Sandi untuk ambil langkah-langkah hentikan reklamasi. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan kemarin sudah dilakuka. Pak Anies mencabut salah satu perda yang isinya tentang reklamasi," kata Tigor.
Menurut Tigor pemerintah memiliki banyak cara untuk menghentikan proyek pulau buatan. Di antaranya tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Terus juga bagaimana menghentikan seluruh jalannya aktivitas yang ada di Pulau C dan D bangunan yang ada perlu ada langkah hukum atau penindakan hukum terkait bangunan yang sudah ada," kata dia.
"Kemudian ada juga beberapa pergub yang mengatur soal tata ruang bangunan itu kalau bisa cabut juga. Kami harap itu dicabut sehingga tidak ada lagi dasar untuk bagi pengembang menjalankan bangunan yang ada," Tigor menambahkan.
Setelah mendapat masukan warga, Anies mengucapkan terima kasih.
"Itu akan menjadi bahan kita untuk nanti menyusun kebijakan. Seperti diketahui saat ini kita sedang dalam fase penyusunan tim yang nanti secara khusus penataan kawasan pesisir pantai Jakarta," kata Anies.
Komentar
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga
-
Rawan Roboh Selama Cuaca Ekstrem, Satpol PP DKI Jakarta Tertibkan 16 Reklame Berbahaya
-
Demo di Balai Kota, Buruh Jakarta Tagih Janji 'Manusiakan Pekerja' Lewat UMP Rp5,8 Juta
-
Rocky Gerung Sebut Kritik Netizen Sebagai Alarm Demokrasi untuk Presiden Prabowo
-
Tetap Jalan Saat Libur Sekolah, Begini Skema Pembagian MBG Menurut BGN
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil dan Aura Kasih di Kasus BJB: Semua Kemungkinan Terbuka