Anies Baswedan dan pengacara Tigor Hutapea [suara.com/Bowo Raharjo]
Gubernur Jakarta Anies Baswedan menerima kedatangan anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Usai pertemuan, Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Iwan Karmidi mengatakan tadi membicarakan dampak reklamasi bagi nelayan.
"Datang ke pak gubernur sampaikan aspirasi mengenai dampak reklamasi dan kesengsaraan nelayan. Nelayan selama ini sudah disengsarakan," ujar Iwan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).
Menurut Iwan tidak ada yang mau bertanggungjawab terhadap dampak reklamasi yang dirasakan nelayan. Itu sebabnya, Iwan meminta Anies menghentikan proyek reklamasi.
"Kalau reklamasi 17 pulau dilanjutkan artinya nelayan dengan sendirinya akan terusir dari teluk Jakarta. Maka dari itu kami nelayan tetap satu dan tetap menolak reklamasi dan akan melawan. Reklamasi secepatnya harus dihentikan," kata Iwan.
Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Tigor Gemdita Hutapea menambahkan nelayan dan warga sejak awal menolak proyek reklamasi.
"Ini jadi satu masukan berharga bagi Pak Anies dan Sandi untuk ambil langkah-langkah hentikan reklamasi. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan kemarin sudah dilakuka. Pak Anies mencabut salah satu perda yang isinya tentang reklamasi," kata Tigor.
Menurut Tigor pemerintah memiliki banyak cara untuk menghentikan proyek pulau buatan. Di antaranya tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Terus juga bagaimana menghentikan seluruh jalannya aktivitas yang ada di Pulau C dan D bangunan yang ada perlu ada langkah hukum atau penindakan hukum terkait bangunan yang sudah ada," kata dia.
"Kemudian ada juga beberapa pergub yang mengatur soal tata ruang bangunan itu kalau bisa cabut juga. Kami harap itu dicabut sehingga tidak ada lagi dasar untuk bagi pengembang menjalankan bangunan yang ada," Tigor menambahkan.
Setelah mendapat masukan warga, Anies mengucapkan terima kasih.
"Itu akan menjadi bahan kita untuk nanti menyusun kebijakan. Seperti diketahui saat ini kita sedang dalam fase penyusunan tim yang nanti secara khusus penataan kawasan pesisir pantai Jakarta," kata Anies.
"Datang ke pak gubernur sampaikan aspirasi mengenai dampak reklamasi dan kesengsaraan nelayan. Nelayan selama ini sudah disengsarakan," ujar Iwan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).
Menurut Iwan tidak ada yang mau bertanggungjawab terhadap dampak reklamasi yang dirasakan nelayan. Itu sebabnya, Iwan meminta Anies menghentikan proyek reklamasi.
"Kalau reklamasi 17 pulau dilanjutkan artinya nelayan dengan sendirinya akan terusir dari teluk Jakarta. Maka dari itu kami nelayan tetap satu dan tetap menolak reklamasi dan akan melawan. Reklamasi secepatnya harus dihentikan," kata Iwan.
Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Tigor Gemdita Hutapea menambahkan nelayan dan warga sejak awal menolak proyek reklamasi.
"Ini jadi satu masukan berharga bagi Pak Anies dan Sandi untuk ambil langkah-langkah hentikan reklamasi. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan kemarin sudah dilakuka. Pak Anies mencabut salah satu perda yang isinya tentang reklamasi," kata Tigor.
Menurut Tigor pemerintah memiliki banyak cara untuk menghentikan proyek pulau buatan. Di antaranya tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Terus juga bagaimana menghentikan seluruh jalannya aktivitas yang ada di Pulau C dan D bangunan yang ada perlu ada langkah hukum atau penindakan hukum terkait bangunan yang sudah ada," kata dia.
"Kemudian ada juga beberapa pergub yang mengatur soal tata ruang bangunan itu kalau bisa cabut juga. Kami harap itu dicabut sehingga tidak ada lagi dasar untuk bagi pengembang menjalankan bangunan yang ada," Tigor menambahkan.
Setelah mendapat masukan warga, Anies mengucapkan terima kasih.
"Itu akan menjadi bahan kita untuk nanti menyusun kebijakan. Seperti diketahui saat ini kita sedang dalam fase penyusunan tim yang nanti secara khusus penataan kawasan pesisir pantai Jakarta," kata Anies.
Komentar
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi