Suara.com - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku lega setelah disetujui DPR menjadi Panglima TNI. DPR menyetujui Hadi menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Sehari sebelumnya, Hadi lebih dulu menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR. Hadi mengaku beban yang dipikul sebelumnya sudah hilang setelah pimpinan DPR mengetuk palu tanda disetujuinya dirinya jadi suksesor Gatot.
"Jadi dua hari ini saya jalani proses sampai Paripurna, mulai Komisi I, lalu sore ini (paripurna), persaaan saya plong. Karena beban yang diberikan kepada saya untuk menjalani fit and proper test sudah selesai, tinggal hasilnya," kata Hadi usai disahkan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR.
Terkait hasil persetujuan DPR, Hadi tidak mau menanggapi komentar dari pihak manapun. Apalagi kalau komentar yang disampaikan lebih ke arah politis.
"Saya sebagai prajurit sapta marga, sebagai prajurit, saya dalam koridor itu. Saya akan ikuti aturan," katanya.
Setelah disetujui DPR, Hadi mengaku kini bisa lebih fokus menata program yang siap dijalankannya ketika resmi menjadi Panglima TNI nanti.
Salah satu yang siap dilaksanakannya adalah menjaga soliditas TNI dengan institusi Kepolisian.
"Kita harus sinkronkan semuanya. Kalau sudah sinkron dan tidak ada konflik lagi, kita semua akan senang. Soliditas TNI-Polri yang dipentingkan," ujar Hadi.
Program lain yang siap dikerjakannya adalah meningkatkan industri di bidang pertahanan. Hadi siap memaksimalkan peran PT PAL dan PT Pindad untuk menghasilkan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Baca Juga: Paripurna Pengesahan Panglima TNI, 382 Anggota DPR Tidak Hadir
"Pasti (akan dimajukan industri pertahanan), karena kita punya industri pertahanan seperti PT PAL dan Pindad. Keperluan mendasar untuk TNI diambil dari sana," katanya.
Marsekal Hadi Tjahjanto diusulkan Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.
Berita Terkait
-
Gatot Nurmantyo dan Eks Panglima TNI Bahas Izin Lintas Udara, Menhan Sjafrie: Kepentingan Nasional
-
Panglima TNI, Gatot Nurmantyo hingga Agum Gumelar Kumpul di Kantor Menhan Sjafrie, Ada Agenda Apa?
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi, Pahlawan Perdamaian yang Gugur di Misi UNIFIL Lebanon
-
Kondisi Makin Tak Aman, Panglima Instruksikan Prajurit TNI di Lebanon Masuk Bunker
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara