Suara.com - Presiden Joko Widodo akan melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2017) sore ini. Upacara pelantikan Hadi yang semua dijadwalkan dimulai pukul 16.30 Wib diundur menjadi pukul 17.00 Wib.
Hadi akan dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun pada awal April 2018 mendatang. Hadi telah menjalani uji kelayakan atau fit and proper test di Komisi I DPR dan disetujui di sidang paripurna, Kamis (7/12/2017) kemarin.
Hadi beserta keluarga telah tiba di Istana Negara. Kemudian sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan pejabat negara tampak telah hadir. Para menteri dan pejabat negara telah berbaris di dalam ruangan utama Istana Negara.
Sambil menunggu Presiden Joko Widodo untuk upacara pelantikan, sejumlah Menteri memanfaatkan waktu untuk berbincang-bincang sambil bercanda. Bahkan beberapa menteri yang terlihat akrab ini berswafoto.
Swafoto dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersama sejumlah menteri perempuan, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
Setelah Menteri Luhut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga melakukan swafoto bersama para skrikandi (Menteri perempuan) tersebut. Mereka tampak berbincang-bincang akrab, sesekali mereka tampak tertawa. Belum tahu apa yang mereka bicarakan.
Sementara itu, di tengah tengah ruangan berdiri Marsekal Hadi Tjahjanto dengan posisi tegap menanti dilantik. Sampai berita ini diturunkan, upcara pelantikan belum berlangsung.
Dalam pelantikan itu juga hadir Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia sengaja ditugaskan pimpinan DPR untuk menghadiri pelantikan Hadi Tjahjanto. Fadli Zon diutus karena membidangi politik dan hukum di DPR.
"Kita menugaskan Pak Fadli Zon karena dia bidang Polhukam," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat sore.
Baca Juga: Gatot: Saya Pamit sebagai Panglima TNI untuk Memulai Babak Baru
Taufik mengaku tidak menghadiri pelantikan Marsekal Hadi dikarenakan mengisi diskusi di press room koordinatoriat wartawan parlemen. Namun demikian, ia mengaku telah mendapat udangan resmi pelantikan Marsekal Hadi dari pihak Istana Negara.
"Saya sudah dapat undangannya setengah jam yang lalu. Tapi tidak sempat (karena menjadi narasumber dalam diskusi di DPR)," kata politikus PAN tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet