Komunis Palestina: Takdir Yerusalem di Tangan Rakyat, Bukan Trump

Suara.com - Partai-partai berhaluan Komunis di Palestina mendesak pemerintah mereka untuk menyatakan tak lagi terikat oleh kesepakatan Oslo tahun 1993.

Deklarasi keluar dari kesepakatan Oslo tersebut, dinilai sebagai respons paling tepatatas deklarasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Deklarasi Trump sama saja sebagai deklarasi perang AS terhadap rakyat Palestina. Deklarasi itu membuat jelas bahwa imperialis AS beserta kaki tangannya, yakni Israel, ingin menjajah semua tanah Palestina," demikian pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Komite Sentral Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), seperti dilansir Telesur TV, Selasa (12/12/2017).

Kesepakatan Oslo adalah perjanjian damai Israel-Palestina yang disponsori AS pada tanggal 13 September 1993.

Kesepakatan itu ditandatangani mendiang pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat, Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin, dan Presiden AS Bill Clinton sebagai penengah.

Sebelum kesepakatan itu diteken, tedapat negosiasi panjang yang rahasia di Norwegia. Kesepakatan itu berisi persetujuan Israel-Palestina mengakhiri konflik dengan syarat: Israel menarik seluruh pasukannya dari kawasan yang diduduki sejak 1967; pendirian daerah otonom Palestina yang menjadi cikal bakal negara Palestina.

"Kami meminta pemimpin otoritas Palestina belajar bahwa 24 tahun kesepakatan Oslo itu, Israel dan AS tak pernah menepati janjinya," kata pernyataan PFLP.

"Bagi rakyat Palestina, Yerusalem adalah Haifa, Safad, Yafa, Gaza, Ramallah, yakni tanah Palestina. Perjuangan rakyat lah yang akan menentukan takdir Yerusalem, bukan zionis Israel atau imperialis AS!"

Baca Juga: Ketimbang Konser DWP, Sandiaga Lebih Pilih Lagu Salawatan

Sementara Partai Komunis Palestina (PKP) mengeluarkan sebuah pernyataan, bahwa penjajah Israel atas tanah Palestina tak bakal terjadi tanpa “restu” imperialis AS dan Inggris.

“Deklarasi Trump adalah deklarasi perang terhadap rakyat Palestina. Satu-satunya solusi adalah seluruh faksi perjuangan di Palestina bersatu untuk melakukan perlawanan besar terhadap Israel dan AS,” tegas Komite Sentral PKP.

Pernyataan sikap itu juga menuntut pemerintah otoritas Palestina mendeklarasikan keluar dari kesepakatan Oslo, yang dianggap tak menguntungkan rakyat.

PKP juga mendesak seluruh faksi perlawanan Palestina kembali membangun PLO sebagai front persatuan guna melakukan perjuangan bersama terhadap Israel dan AS.

”Yerusalem  adalah ibu kota abadi Palestina. Kesepakatan Oslo adalah tipu muslihat imperialis Barat dan Israel untuk terus menjajah Palestina. Sudah selayaknya kita keluar dari kesepakatan itu dan menempuh jalan perjuangan rakyat. Hanya rakyat yang bisa menentukan nasib Palestina merdeka, bukan negara-negara lain.”

Pada Rabu (6/12) pekan lalu, Presiden Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memulai persiapan untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Deklarasi itu membalikkan kebijakan AS yang selama berpuluh tahun berusaha netral soal kota suci tersebut.

Aksi AS ini memicu protes luas di daerah Palestina dan beberapa negara lain, termasuk kecaman dari negara-negara Arab dan Muslim sedunia.

Sekutu-sekutu Washington dari Eropa juga mengkritik langkah Trump, memperingatkan kalau keputusan ini bisa memperburuk hubungan Palestina dengan Israel dan memicu kekisruhan di wilayah tersebut.