Pengacara Maqdir Ismail
Pengacara Setya Novanto tidak hanya menyampaikan nota keberatan atas dakwaan jaksa KPK, melainkan juga memasukkan putusan gugatan praperadilan pertama (yang memenangkan Novanto) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Dalam pertimbangannya, hakim secara jelas dan nyata menyatakan bahwa penetapan terdakwa Setya Novanto sebagai tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, oleh sebab tidak sah dan berdasarkan atas hukum," kata Maqdir saat membacakan eksepsi di gedung pengadilan tindak pidana korupsi, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Maqdir juga menyampaikan dasar hukum hakim tunggal Cepi Iskandar ketika mengabulkan sebagian praperadilan Novanto.
"Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, termohon (KPK) menetapkan tersangka pada tanggal 17 Juli 2017 dan termohon mengeluarkan Sprindik No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 ditanggal yang sama, yang menjadi pertanyaan adalah kapan termohon mendapatkan dua alat bukti yang cukup dan memeriksa calon tersangka untuk memenuhi ketentuan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka," katanya.
Maqdir mengatakan hakim tunggal Cepi Iskandar menyebutkan penetapan status tersangka kepada Novanto cacat hukum dan tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan SOP KPK.
"Dengan adanya putusan praperadilan tersebut, KPK sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya melaksanakan hukum secara baik dan benar dengan cara menghentikan penyidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara terdakwa seketika sejak putusan praperadilan dibacakan di persidangan pada tanggal tanggal 29 September 2017," kata Maqdir.
Maqdir mengatakan setelah Novanto bebas dari status hukum, KPK kembali menjadikan dia tersangka.
Novanto kembali mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan -- belakangan digugurkan.
"Terhadap permohonan praperadilan tersebut telah digugurkan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2017 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Putusan Nomor 133/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel," kata Maqdir.
"Dalam pertimbangannya, hakim secara jelas dan nyata menyatakan bahwa penetapan terdakwa Setya Novanto sebagai tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, oleh sebab tidak sah dan berdasarkan atas hukum," kata Maqdir saat membacakan eksepsi di gedung pengadilan tindak pidana korupsi, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Maqdir juga menyampaikan dasar hukum hakim tunggal Cepi Iskandar ketika mengabulkan sebagian praperadilan Novanto.
"Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, termohon (KPK) menetapkan tersangka pada tanggal 17 Juli 2017 dan termohon mengeluarkan Sprindik No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 ditanggal yang sama, yang menjadi pertanyaan adalah kapan termohon mendapatkan dua alat bukti yang cukup dan memeriksa calon tersangka untuk memenuhi ketentuan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka," katanya.
Maqdir mengatakan hakim tunggal Cepi Iskandar menyebutkan penetapan status tersangka kepada Novanto cacat hukum dan tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan SOP KPK.
"Dengan adanya putusan praperadilan tersebut, KPK sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya melaksanakan hukum secara baik dan benar dengan cara menghentikan penyidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara terdakwa seketika sejak putusan praperadilan dibacakan di persidangan pada tanggal tanggal 29 September 2017," kata Maqdir.
Maqdir mengatakan setelah Novanto bebas dari status hukum, KPK kembali menjadikan dia tersangka.
Novanto kembali mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan -- belakangan digugurkan.
"Terhadap permohonan praperadilan tersebut telah digugurkan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2017 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Putusan Nomor 133/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel," kata Maqdir.
Komentar
Berita Terkait
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
-
Santai Digugat Buronan e-KTP, KPK Pede Hakim Bakal Acuhkan Praperadilan Paulus Tannos, Mengapa?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan