Pengacara Maqdir Ismail
Pengacara Setya Novanto tidak hanya menyampaikan nota keberatan atas dakwaan jaksa KPK, melainkan juga memasukkan putusan gugatan praperadilan pertama (yang memenangkan Novanto) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Dalam pertimbangannya, hakim secara jelas dan nyata menyatakan bahwa penetapan terdakwa Setya Novanto sebagai tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, oleh sebab tidak sah dan berdasarkan atas hukum," kata Maqdir saat membacakan eksepsi di gedung pengadilan tindak pidana korupsi, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Maqdir juga menyampaikan dasar hukum hakim tunggal Cepi Iskandar ketika mengabulkan sebagian praperadilan Novanto.
"Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, termohon (KPK) menetapkan tersangka pada tanggal 17 Juli 2017 dan termohon mengeluarkan Sprindik No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 ditanggal yang sama, yang menjadi pertanyaan adalah kapan termohon mendapatkan dua alat bukti yang cukup dan memeriksa calon tersangka untuk memenuhi ketentuan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka," katanya.
Maqdir mengatakan hakim tunggal Cepi Iskandar menyebutkan penetapan status tersangka kepada Novanto cacat hukum dan tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan SOP KPK.
"Dengan adanya putusan praperadilan tersebut, KPK sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya melaksanakan hukum secara baik dan benar dengan cara menghentikan penyidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara terdakwa seketika sejak putusan praperadilan dibacakan di persidangan pada tanggal tanggal 29 September 2017," kata Maqdir.
Maqdir mengatakan setelah Novanto bebas dari status hukum, KPK kembali menjadikan dia tersangka.
Novanto kembali mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan -- belakangan digugurkan.
"Terhadap permohonan praperadilan tersebut telah digugurkan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2017 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Putusan Nomor 133/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel," kata Maqdir.
"Dalam pertimbangannya, hakim secara jelas dan nyata menyatakan bahwa penetapan terdakwa Setya Novanto sebagai tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, oleh sebab tidak sah dan berdasarkan atas hukum," kata Maqdir saat membacakan eksepsi di gedung pengadilan tindak pidana korupsi, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Maqdir juga menyampaikan dasar hukum hakim tunggal Cepi Iskandar ketika mengabulkan sebagian praperadilan Novanto.
"Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, termohon (KPK) menetapkan tersangka pada tanggal 17 Juli 2017 dan termohon mengeluarkan Sprindik No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 ditanggal yang sama, yang menjadi pertanyaan adalah kapan termohon mendapatkan dua alat bukti yang cukup dan memeriksa calon tersangka untuk memenuhi ketentuan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka," katanya.
Maqdir mengatakan hakim tunggal Cepi Iskandar menyebutkan penetapan status tersangka kepada Novanto cacat hukum dan tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan SOP KPK.
"Dengan adanya putusan praperadilan tersebut, KPK sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya melaksanakan hukum secara baik dan benar dengan cara menghentikan penyidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara terdakwa seketika sejak putusan praperadilan dibacakan di persidangan pada tanggal tanggal 29 September 2017," kata Maqdir.
Maqdir mengatakan setelah Novanto bebas dari status hukum, KPK kembali menjadikan dia tersangka.
Novanto kembali mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan -- belakangan digugurkan.
"Terhadap permohonan praperadilan tersebut telah digugurkan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2017 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Putusan Nomor 133/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel," kata Maqdir.
Komentar
Berita Terkait
-
Praperadilan Paulus Tannos dalam Kasus E-KTP Ditolak Hakim, Ini Alasannya
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat