Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah menghapus perihal Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
Ia mengaku, heran lantaran yang dihapus bukan persoalan anggaran TGUPP senilai Rp28 miliar, melainkan TGUPP yang sudah ada sejak era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama hingga Djarot Saiful Hidayat.
"Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya, jadi aneh. Bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era pak Jokowi, Basuki dan pak Djarot mendadak di era kami nggak boleh," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/12/2017) malam.
Anies tak habis pikir dengan alasan dihapusnya institusi TGUPP yang dianggap salah tempat.
"Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa dengan Kemendagri. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini nggak, ini TGUPP nya. TGUPP nya dianggap salah, dianggap salah tempat dan macam-macam," kata dia.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku, belum menerima surat keputusan penghapusan TGUPP dari Kemendagri. Namun, ia telah mengantongi lampiran dari Kemendari soal evaluasi APBD DKI.
"Saya bawa pulang itu dokumennya, kami terima lampirannya. SK belum terima baru terima lampiran tapi belum kirim surat," ucapnya.
Lebih lanjut, Anies kaget institusi TGUPP dihapus di era kepimpinannya. Dirinya mengaku akan mempelajari perihal penghapusan TGUPP usai APBD DKI evaluasi Kemendagri.
"Ini bukan soal dana ini lembaganya, lain kalau kita bicara soal sumber dananya, personalianya, ini institusinya. Jadi, bagi kami sesuatu yang akan kami pelajari dan silahkan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan. Ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama mendadak badannya dibatalkan," bebernya.
Baca Juga: Sandiaga Kesulitan Cari Anggota TGUPP yang Berintegritas
Lebih lanjut, Anies menambahkan, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
"Akan ada pertemuan (Hari ini) Kemendagri dan Pemprov," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan