Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah menghapus perihal Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
Ia mengaku, heran lantaran yang dihapus bukan persoalan anggaran TGUPP senilai Rp28 miliar, melainkan TGUPP yang sudah ada sejak era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama hingga Djarot Saiful Hidayat.
"Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya, jadi aneh. Bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era pak Jokowi, Basuki dan pak Djarot mendadak di era kami nggak boleh," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/12/2017) malam.
Anies tak habis pikir dengan alasan dihapusnya institusi TGUPP yang dianggap salah tempat.
"Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa dengan Kemendagri. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini nggak, ini TGUPP nya. TGUPP nya dianggap salah, dianggap salah tempat dan macam-macam," kata dia.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku, belum menerima surat keputusan penghapusan TGUPP dari Kemendagri. Namun, ia telah mengantongi lampiran dari Kemendari soal evaluasi APBD DKI.
"Saya bawa pulang itu dokumennya, kami terima lampirannya. SK belum terima baru terima lampiran tapi belum kirim surat," ucapnya.
Lebih lanjut, Anies kaget institusi TGUPP dihapus di era kepimpinannya. Dirinya mengaku akan mempelajari perihal penghapusan TGUPP usai APBD DKI evaluasi Kemendagri.
"Ini bukan soal dana ini lembaganya, lain kalau kita bicara soal sumber dananya, personalianya, ini institusinya. Jadi, bagi kami sesuatu yang akan kami pelajari dan silahkan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan. Ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama mendadak badannya dibatalkan," bebernya.
Baca Juga: Sandiaga Kesulitan Cari Anggota TGUPP yang Berintegritas
Lebih lanjut, Anies menambahkan, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
"Akan ada pertemuan (Hari ini) Kemendagri dan Pemprov," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris