Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah menghapus perihal Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
Ia mengaku, heran lantaran yang dihapus bukan persoalan anggaran TGUPP senilai Rp28 miliar, melainkan TGUPP yang sudah ada sejak era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama hingga Djarot Saiful Hidayat.
"Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya, jadi aneh. Bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era pak Jokowi, Basuki dan pak Djarot mendadak di era kami nggak boleh," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/12/2017) malam.
Anies tak habis pikir dengan alasan dihapusnya institusi TGUPP yang dianggap salah tempat.
"Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa dengan Kemendagri. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini nggak, ini TGUPP nya. TGUPP nya dianggap salah, dianggap salah tempat dan macam-macam," kata dia.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku, belum menerima surat keputusan penghapusan TGUPP dari Kemendagri. Namun, ia telah mengantongi lampiran dari Kemendari soal evaluasi APBD DKI.
"Saya bawa pulang itu dokumennya, kami terima lampirannya. SK belum terima baru terima lampiran tapi belum kirim surat," ucapnya.
Lebih lanjut, Anies kaget institusi TGUPP dihapus di era kepimpinannya. Dirinya mengaku akan mempelajari perihal penghapusan TGUPP usai APBD DKI evaluasi Kemendagri.
"Ini bukan soal dana ini lembaganya, lain kalau kita bicara soal sumber dananya, personalianya, ini institusinya. Jadi, bagi kami sesuatu yang akan kami pelajari dan silahkan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan. Ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama mendadak badannya dibatalkan," bebernya.
Baca Juga: Sandiaga Kesulitan Cari Anggota TGUPP yang Berintegritas
Lebih lanjut, Anies menambahkan, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
"Akan ada pertemuan (Hari ini) Kemendagri dan Pemprov," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri