Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah menghapus perihal Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
Ia mengaku, heran lantaran yang dihapus bukan persoalan anggaran TGUPP senilai Rp28 miliar, melainkan TGUPP yang sudah ada sejak era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama hingga Djarot Saiful Hidayat.
"Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya, jadi aneh. Bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era pak Jokowi, Basuki dan pak Djarot mendadak di era kami nggak boleh," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/12/2017) malam.
Anies tak habis pikir dengan alasan dihapusnya institusi TGUPP yang dianggap salah tempat.
"Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa dengan Kemendagri. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini nggak, ini TGUPP nya. TGUPP nya dianggap salah, dianggap salah tempat dan macam-macam," kata dia.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku, belum menerima surat keputusan penghapusan TGUPP dari Kemendagri. Namun, ia telah mengantongi lampiran dari Kemendari soal evaluasi APBD DKI.
"Saya bawa pulang itu dokumennya, kami terima lampirannya. SK belum terima baru terima lampiran tapi belum kirim surat," ucapnya.
Lebih lanjut, Anies kaget institusi TGUPP dihapus di era kepimpinannya. Dirinya mengaku akan mempelajari perihal penghapusan TGUPP usai APBD DKI evaluasi Kemendagri.
"Ini bukan soal dana ini lembaganya, lain kalau kita bicara soal sumber dananya, personalianya, ini institusinya. Jadi, bagi kami sesuatu yang akan kami pelajari dan silahkan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan. Ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama mendadak badannya dibatalkan," bebernya.
Baca Juga: Sandiaga Kesulitan Cari Anggota TGUPP yang Berintegritas
Lebih lanjut, Anies menambahkan, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
"Akan ada pertemuan (Hari ini) Kemendagri dan Pemprov," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
Terkini
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!