Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan lagi bahwa semua kader PDI Perjuangan, yang menjabat di badan legislatif maupun eksekutif, merupakan petugas partai. Termasuk Presiden Joko Widodo.
"Bagi mereka yang baru dari eksternal dan menjadi keluarga baru PDIP supaya tahu. Karena ketika saya jadikan Pak Jokowi (Presiden), orang kan seperti tidak mau tahu, sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka lupa," kata Megawati dalam deklarasi enam calon gubernur dan wakil gubernur di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2018).
Megawati mengatakan masih menyimpan tandatangan Jokowi yang menjelaskan sebagai petugas partai.
"Saya punya tandatangannya Pak Jokowi, dia adalah petugas partai. Tandatangan itu untuk ketua umum PDIP, tapi kan saya tidak pernah beber-beber," ujar dia.
Mantan Presiden kelima mengatakan selama ini sengaja menyimpan surat yang ditandatangani Jokowi rapat-rapat karena kalau sampai dibuka akan memicu bahan ejekan di media.
"Ini adalah konstitusi partai, sampai tingkat Presiden yang datang dari kami itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat, itu adalah kongres partai kami, institusi tertinggi partai kami," kata dia.
Maka dari itu, sistem organisasi di PDIP tidak sama dengan partai politik lain. Dia menambahkan, jika dirinya menyebut kadernya yang pejabat negara sebagai petugas partai bukan karena sikap sombong.
"Jadi kalau saya menyebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya. Itu adalah perintah partai. Jangan nanti ada kok saya dipanggil petugas partai, petugas partai. Begitulah memang bunyinya," kata dia.
Megawati mengaku juga petugas partai. Dia diberi mandat kongres PDI Perjuangan untuk memimpin partai.
"Dan oleh kongres pun diberikan hak prerogatif kepada saya, kenapa saya yang hanya boleh memilih, orangnya ini, itu, bukan DPP. Karena saya hanya menjalankan amanah partai, jadi semua keputusan ada di tangan Ketua Umum. Karena orang selalu memanipulasinya, sepertinya saya ini orang yang sombong, tidak. Saya dapat membuktikan itu sebagai keputusan-keputusan kongres partai, bahwa begitu lah memang peraturan di kongres kami," ujar dia.
"Dengan demikian maka kalau ada yang sepertinya tersinggung, tidak perlu tersinggung."
Berita Terkait
-
Viral Mau Cari Lelaki Pintar, Tinggi, dan Tampan: Ini Fakta Sebenarnya Isi Pidato Megawati
-
Megawati Ngaku Tak Punya Ponsel: Karena Aku Orang yang Dicari
-
Momen Megawati Sebut Dirinya Paket Lengkap: Aku Anak Presiden, Pintar dan Banyak yang Naksir
-
Soal Proyek Whoosh, Hasto Beberkan Megawati Pernah Pertanyakan Manfaat untuk Rakyat
-
Megawati Singgung Soal Gelar Pahlawan: Jangan Asal Kasih, Harus Hati-Hati!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru