Suara.com - “Mahar politik' untuk partai menjadi topik hangat menjelang Pilkada serentak 2018. Itu setelah mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti mengklaim “dipalak” oleh Partai Gerindra kalau ingin menjadi peserta Pilkada Jawa Timur.
Bahkan, La Nyalla mengakui sempat dimintakan mahar politik oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebanyak Rp40 miliar untuk dapat diusung sebagai calon gubernur di Jawa Timur.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar Mahyudin mengatakan, sejauh ini belum ada peraturan terkait mahar untuk partai politik dari seseorang yang ingin maju sebagai kandidat, baik eksekutif maupun legislatif.
"Saya kira biar maayarakat saja yang menilai, kalau ada partai-partai yang mengambil mahar politik. Biar saja masyarakat yang menilainya," kata Mahyudin di DPR, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Ia menilai, KPK mungkin bisa mengintervensi persoalan tersebut. Misalnya, menyelidiki sumber dana yang digunakan sebagai “mahar politik” kandidat, besarannya, serta motif di balik transaksinya.
"Apalagi pejabat petahana yang mau ikut pilkada, memberikan mahar politik ke partai, yang angkanya itu besar-besar. Ya mungkin bisa ditelusuri itu mahar politik itu dari mana," tutur Mahyudin.
Mahyudin mengatakan, Golkar sendiri tidak ada kebijakan terkait mahar politik yang diwajibkan pada kandidat.
"Tapi saya tak tahu yang terjadi di lapangan. Bisa saja ada orang secara sengaja memanfaatkan atas nama Golkar. Setahu saya tak ada kalau kebijakan ketua umum soal mahar," terangnya.
Baca Juga: Partai Golkar: Bambang Soesatyo Mungkin Gantikan Setnov di DPR
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat