Suara.com - “Mahar politik' untuk partai menjadi topik hangat menjelang Pilkada serentak 2018. Itu setelah mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti mengklaim “dipalak” oleh Partai Gerindra kalau ingin menjadi peserta Pilkada Jawa Timur.
Bahkan, La Nyalla mengakui sempat dimintakan mahar politik oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebanyak Rp40 miliar untuk dapat diusung sebagai calon gubernur di Jawa Timur.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar Mahyudin mengatakan, sejauh ini belum ada peraturan terkait mahar untuk partai politik dari seseorang yang ingin maju sebagai kandidat, baik eksekutif maupun legislatif.
"Saya kira biar maayarakat saja yang menilai, kalau ada partai-partai yang mengambil mahar politik. Biar saja masyarakat yang menilainya," kata Mahyudin di DPR, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Ia menilai, KPK mungkin bisa mengintervensi persoalan tersebut. Misalnya, menyelidiki sumber dana yang digunakan sebagai “mahar politik” kandidat, besarannya, serta motif di balik transaksinya.
"Apalagi pejabat petahana yang mau ikut pilkada, memberikan mahar politik ke partai, yang angkanya itu besar-besar. Ya mungkin bisa ditelusuri itu mahar politik itu dari mana," tutur Mahyudin.
Mahyudin mengatakan, Golkar sendiri tidak ada kebijakan terkait mahar politik yang diwajibkan pada kandidat.
"Tapi saya tak tahu yang terjadi di lapangan. Bisa saja ada orang secara sengaja memanfaatkan atas nama Golkar. Setahu saya tak ada kalau kebijakan ketua umum soal mahar," terangnya.
Baca Juga: Partai Golkar: Bambang Soesatyo Mungkin Gantikan Setnov di DPR
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO