Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah Jakarta tengah menerapkan sistem cashless atau non tunai. Melalui program KJP Plus, Pemprov DKI membolehkan masyarakat pemegang bantuan pendidikan itu untuk tarik tunai.
"Jadi KJP dicairkan itu begini, jangan salah diartikan. Ini konsolidasi dari seluruh keuangan Pemprov DKI (cashless). Tapi yang kita temui di bawah, di lapangan itu ada kesulitan," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).
Menurut Sandiaga, penerimaan KJP saat ini belum efektif. Masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan secara langsung.
"KJP-KJP itu tidak bisa memberikan manfaat yang tepat bagi penerimannya, karena banyak sekali kebutuhan mereka yang harus dibayarkan tunai," katanya.
"Jadi di bawahnya ini belum siap. Nah kita lagi mencari bagaimana solusinya atas masalah tersebut," tambah Sandiaga.
Politikus Partai Gerindra ini menilai perlu waktu untuk mencapai status non tunai secara keseluruhan. Tetapi ia memastikan seluruh keuangan pemerintah DKI sudah menerapkan sistem non tunai.
"Jadi memang akan memakan waktu untuk seluruh masyarakat kita mencapai status cashless," kata dia.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sopan Adrianto menjelaskan perbedaan KJP era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan KJP Plus program Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga.
"Yang plusnya itu adalah tambahan anak sekolah yang sudah mau lulus, itu tiga bulan terakhir diberi tambahan Rp500 ribu untuk biaya konsultasi, biaya daftar ke universitas. Itu plusnya," kata dia.
Baca Juga: Akhir Tahun, Pemegang KJP Plus Tak Bisa Masuk Ancol Gratis
Keunggulan KJP Plus yang kedua, kata Sopan, pemegang bantuan pendidikan dapat menarik tunai.
"Semua itu tidak non-tunai, tapi ada yang tunai, yaitu ketika berupa transport peserta didik, untuk naik angkot itu misalkan itu boleh. Tapi kalau untuk membeli buku dan segala macam, itu nggak boleh (tunai). Yang boleh itu hanya untuk transport," kata Sandiaga.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan