Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah Jakarta tengah menerapkan sistem cashless atau non tunai. Melalui program KJP Plus, Pemprov DKI membolehkan masyarakat pemegang bantuan pendidikan itu untuk tarik tunai.
"Jadi KJP dicairkan itu begini, jangan salah diartikan. Ini konsolidasi dari seluruh keuangan Pemprov DKI (cashless). Tapi yang kita temui di bawah, di lapangan itu ada kesulitan," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).
Menurut Sandiaga, penerimaan KJP saat ini belum efektif. Masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan secara langsung.
"KJP-KJP itu tidak bisa memberikan manfaat yang tepat bagi penerimannya, karena banyak sekali kebutuhan mereka yang harus dibayarkan tunai," katanya.
"Jadi di bawahnya ini belum siap. Nah kita lagi mencari bagaimana solusinya atas masalah tersebut," tambah Sandiaga.
Politikus Partai Gerindra ini menilai perlu waktu untuk mencapai status non tunai secara keseluruhan. Tetapi ia memastikan seluruh keuangan pemerintah DKI sudah menerapkan sistem non tunai.
"Jadi memang akan memakan waktu untuk seluruh masyarakat kita mencapai status cashless," kata dia.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sopan Adrianto menjelaskan perbedaan KJP era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan KJP Plus program Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga.
"Yang plusnya itu adalah tambahan anak sekolah yang sudah mau lulus, itu tiga bulan terakhir diberi tambahan Rp500 ribu untuk biaya konsultasi, biaya daftar ke universitas. Itu plusnya," kata dia.
Baca Juga: Akhir Tahun, Pemegang KJP Plus Tak Bisa Masuk Ancol Gratis
Keunggulan KJP Plus yang kedua, kata Sopan, pemegang bantuan pendidikan dapat menarik tunai.
"Semua itu tidak non-tunai, tapi ada yang tunai, yaitu ketika berupa transport peserta didik, untuk naik angkot itu misalkan itu boleh. Tapi kalau untuk membeli buku dan segala macam, itu nggak boleh (tunai). Yang boleh itu hanya untuk transport," kata Sandiaga.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Siswa 13 Tahun Tewas di Sekolah Internasional Gading Serpong, Diduga Jatuh dari Lantai 8
-
Soeharto, Gus Dur dan Marsinah Penuhi Syarat Terima Gelar Pahlawan, Ini Penjelasan Fadli Zon
-
Jejak Digital Budi Arie Kejam: Dulu Projo Pro Jokowi, Kini Ngeles Demi Gabung Prabowo
-
Bau Busuk RDF Rorotan Bikin Geram! Ribuan Warga Ancam Demo Balai Kota, Gubernur Turun Tangan?
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
-
Angka Pengangguran di Jakarta Tembus 330 Ribu Orang, BPS Klaim Menurun, Benarkah?
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
-
Cegah Penyalahgunaan, MKD Pangkas Titik Anggaran Reses Anggota DPR Menjadi 22
-
Sanjungan PSI Usai Prabowo Putuskan Siap Bayar Utang Whoosh: Cerminan Sikap Negarawan Jernih
-
Rumah Dijarah, MKD Pertimbangkan Keringanan Hukuman untuk Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya