Suara.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari menyatakan, organisasnya berencana bertemu Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan juga kepolisian untuk meminta pengawasan paparan kelompok radikal dan ekstrimis terhadap organisasi perempuan yang ada di daerah.
Organisasi yang berdiri sejak 1998 tersebut menjadikan pencegahan radikalisme dan ekstrimisme terhadap perempuan, sebagai salah satu program utama mereka tahun ini.
Rencana pertemuan dengan tiga lembaga itu, kata Dian, didasari oleh temuan adanya perekrutan beberapa anggota KPI oleh organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia, sebelum ormas tersebut dibubarkan.
Kepada Anadolu Agency, Dian mengungkapkan penarikan anggota KPI oleh HTI itu dialami oleh empat wanita yang memegang posisi penting di beberapa kantor cabang KPI.
Dia menyebut, empat orang yang mengalami perekrutan kelompok radikal tersebut adalah anggota KPI dari Kabupaten Bandung, Pontianak, Samarinda, dan Lombok Barat.
Dian membeberkan, kelompok radikal banyak mengincar anggota KPI yang duduk di kursi ketua kelompok, ketua tingkat desa, pengurus ataupun pengawas.
Berbagai cara, ujar Dian, dilakukan kelompok esktrimis demi mendapatkan perhatian pengurus KPI yang telah ditargetkan.
Pertama, sebut Dian, perwakilan dari kelompok radikal itu mengajak anggota KPI untuk berbicara dan berdiskusi tentang Alquran. Seiring perjalanan, anggota KPI tersebut akan didoktrin secara perlahan tentang paham radikal.
Baca Juga: Kecewa dengan KPU dan Bawaslu, Rhoma Irama Ingin Gugat
“Beberapa kawan yang sudah sadar, mereka minta setop dan tidak ingin melanjutkan diskusi itu. Tapi empat orang yang percaya itu memilih untuk keluar dari KPI,” kata Dian.
Usaha kelompok radikal dipastikan KPI tidak berhenti sampai di situ. Ada cara lain yang juga digunakan untuk menyeret anggota KPI masuk ke dalam ormas tersebut.
Salah satunya, sebut Dian, adalah dengan mengundang anggota KPI sebagai narasumber dalam sebuah diskusi.
“Nah, ketika dia ngomong sebagai narasumber, dia direkam pakai video (oleh kelompok radikal tersebut). Video itu nantinya dikirim ke anggota-anggota KPI yang lain sambil mengklaim bahwa pengurus-pengurus KPI sudah bergabung dengan kelompok radikal itu,” jelas Dian.
Lebih lanjut, KPI juga melakukan identifikasi atas temuan-temuan di lapangan. Dian berujar, timnya mendapati bahwa kelompok ekstrim menargetkan pengurus KPI dikarenakan alasan telah mengenyam pendidikan organisasi yang lebih tinggi.
“Pengurus di sini kan harus melalui beberapa tahapan pendidikan, mulai dari pendidikan kader dasar, menengah dan advokasi. Tidak hanya itu, mereka (kelompok ekstrimis) juga menargetkan orang-orang yang mempunyai keahlian khusus,” ungkap Dian.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri