Suara.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan tim ke Asmat, Papua, untuk menangani wabah penyakit campak dan gizi buruk yang menyerang sejumlah anak-anak di sana. Jokowi memerintahkan TNI dan Polri terjun ke Asmat lantaran lokasinya sulit diakses, sebab belum ada jalan beraspal.
"Dua, tiga minggu lalu saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan bantuan dan tim kesehatan menuju ke sana, karena memang lokasinya sangat berat," kata Jokowi sebelum berangkat ke Sri Lanka, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018).
Jokowi menuturkan pada September 2017 lalu pemerintah telah mengirim tim dari Kementerian Kesehatan ke Asmat untuk menangani wabah penyakit yang rentan menyerang anak-anak. Namun belum cukup membantu membasmi wabah penyakit di sana. Kendalanya adalah akses menuju ke lokasi, sebab di Asmat itu masyarakatnya tinggal di hutan dan tersebar di banyak titik.
"Jangan membayangkan lokasi itu seperti di Jawa, lokasi di sana adalah hutan belantara, antara kota dan distrik-distrik ini jauh. Kemudian di distrik, di kampung kampung juga tersebar, ada 30 KK, ada 40 KK," ujar dia.
Selain itu, masyarakat di wilayah pedalaman Papua itu memiliki budaya, adat dan tanah ulayat yang kuat dan tidak mudah diubah. Sehingga orang luar kesulitan untuk membantu mengubahnya untuk berpola hidup yang sehat, apalagi untuk di relokasi ke kota agar mudah mengakses rumah sakit, puskesmas.
Hal itu yang dipastikan oleh Jokowi kepada kepala daerah Papua dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/1/2018), malam.
"Mereka mempunyai budaya, adat, tradisi, memiliki hak ulayat yang tidak memungkinkan (untuk dipindah dari lokasi). Tadi malam hanya ingin memastikan apakah memungkinkan mereka ini dalam kelompok besar bisa kita relokasi, ternyata tidak memungkinkan. Karena masalah tradisi, masalah adat, masalah hak ulayat yang tidak mungkin," kata Jokowi.
Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah penyakit campak dan gizi buruh yang menyerang anak-anak di pedalaman Papua, solusinya menurut Jokowi adalah yang pertama mempercepat penyelesaikan pembangunan infrastruktur agar masyarakat di sana tidak terisolasi lagi. Kedua, setelah infrastruktur dibangun dan akses sudah terbuka dibangun pertanian. Sebab jika sudah ada pertanian sebagai sumber pangan, mereka tidak berpindah-pindah lagi untuk hidup di dalam hutan Papua tersebut.
"Jadi tadi malam juga setuju harus ada pertanian, sehingga mereka menetap. Kalau sudah menetap ini gampang," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Roy Suryo Klaim Kantongi Ijazah Palsu Jokowi Langsung dari KPU: Kami Berani Mati, Adili Jokowi!
-
Ramalan Rocky Gerung: 'Hantu' Ijazah Jokowi Bakal Teror Pemerintahan Prabowo Sampai 2029!
-
Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"
-
Sinyal Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi-Ba'asyir, Rocky Gerung Bongkar Dugaan Manuver Ini
-
Soal Tangkap dan Adili Jokowi, Rocky Gerung: Harus Ada Proses, Dimulai di DPR atau Meja Pengadilan
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
-
Minta Pendampingan KPK, Gus Irfan Pastikan Ibadah Haji dan Umrah Bebas Rasuah
-
Misteri Keracunan 1.315 Siswa Terpecahkan: BGN Temukan Kadar Nitrit Hampir 4 Kali Lipat Batas Aman
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat