Suara.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan tim ke Asmat, Papua, untuk menangani wabah penyakit campak dan gizi buruk yang menyerang sejumlah anak-anak di sana. Jokowi memerintahkan TNI dan Polri terjun ke Asmat lantaran lokasinya sulit diakses, sebab belum ada jalan beraspal.
"Dua, tiga minggu lalu saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan bantuan dan tim kesehatan menuju ke sana, karena memang lokasinya sangat berat," kata Jokowi sebelum berangkat ke Sri Lanka, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018).
Jokowi menuturkan pada September 2017 lalu pemerintah telah mengirim tim dari Kementerian Kesehatan ke Asmat untuk menangani wabah penyakit yang rentan menyerang anak-anak. Namun belum cukup membantu membasmi wabah penyakit di sana. Kendalanya adalah akses menuju ke lokasi, sebab di Asmat itu masyarakatnya tinggal di hutan dan tersebar di banyak titik.
"Jangan membayangkan lokasi itu seperti di Jawa, lokasi di sana adalah hutan belantara, antara kota dan distrik-distrik ini jauh. Kemudian di distrik, di kampung kampung juga tersebar, ada 30 KK, ada 40 KK," ujar dia.
Selain itu, masyarakat di wilayah pedalaman Papua itu memiliki budaya, adat dan tanah ulayat yang kuat dan tidak mudah diubah. Sehingga orang luar kesulitan untuk membantu mengubahnya untuk berpola hidup yang sehat, apalagi untuk di relokasi ke kota agar mudah mengakses rumah sakit, puskesmas.
Hal itu yang dipastikan oleh Jokowi kepada kepala daerah Papua dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/1/2018), malam.
"Mereka mempunyai budaya, adat, tradisi, memiliki hak ulayat yang tidak memungkinkan (untuk dipindah dari lokasi). Tadi malam hanya ingin memastikan apakah memungkinkan mereka ini dalam kelompok besar bisa kita relokasi, ternyata tidak memungkinkan. Karena masalah tradisi, masalah adat, masalah hak ulayat yang tidak mungkin," kata Jokowi.
Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah penyakit campak dan gizi buruh yang menyerang anak-anak di pedalaman Papua, solusinya menurut Jokowi adalah yang pertama mempercepat penyelesaikan pembangunan infrastruktur agar masyarakat di sana tidak terisolasi lagi. Kedua, setelah infrastruktur dibangun dan akses sudah terbuka dibangun pertanian. Sebab jika sudah ada pertanian sebagai sumber pangan, mereka tidak berpindah-pindah lagi untuk hidup di dalam hutan Papua tersebut.
"Jadi tadi malam juga setuju harus ada pertanian, sehingga mereka menetap. Kalau sudah menetap ini gampang," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Diserang Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Laporkan 7 Pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya!
-
Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
-
Andi Arief: SBY Terganggu Difitnah Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
HUT ke-13 Jokowi Masuk Gorong-gorong, Membaca Ulang Mitos Populisme
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar