Suara.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan tim ke Asmat, Papua, untuk menangani wabah penyakit campak dan gizi buruk yang menyerang sejumlah anak-anak di sana. Jokowi memerintahkan TNI dan Polri terjun ke Asmat lantaran lokasinya sulit diakses, sebab belum ada jalan beraspal.
"Dua, tiga minggu lalu saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan bantuan dan tim kesehatan menuju ke sana, karena memang lokasinya sangat berat," kata Jokowi sebelum berangkat ke Sri Lanka, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018).
Jokowi menuturkan pada September 2017 lalu pemerintah telah mengirim tim dari Kementerian Kesehatan ke Asmat untuk menangani wabah penyakit yang rentan menyerang anak-anak. Namun belum cukup membantu membasmi wabah penyakit di sana. Kendalanya adalah akses menuju ke lokasi, sebab di Asmat itu masyarakatnya tinggal di hutan dan tersebar di banyak titik.
"Jangan membayangkan lokasi itu seperti di Jawa, lokasi di sana adalah hutan belantara, antara kota dan distrik-distrik ini jauh. Kemudian di distrik, di kampung kampung juga tersebar, ada 30 KK, ada 40 KK," ujar dia.
Selain itu, masyarakat di wilayah pedalaman Papua itu memiliki budaya, adat dan tanah ulayat yang kuat dan tidak mudah diubah. Sehingga orang luar kesulitan untuk membantu mengubahnya untuk berpola hidup yang sehat, apalagi untuk di relokasi ke kota agar mudah mengakses rumah sakit, puskesmas.
Hal itu yang dipastikan oleh Jokowi kepada kepala daerah Papua dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/1/2018), malam.
"Mereka mempunyai budaya, adat, tradisi, memiliki hak ulayat yang tidak memungkinkan (untuk dipindah dari lokasi). Tadi malam hanya ingin memastikan apakah memungkinkan mereka ini dalam kelompok besar bisa kita relokasi, ternyata tidak memungkinkan. Karena masalah tradisi, masalah adat, masalah hak ulayat yang tidak mungkin," kata Jokowi.
Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah penyakit campak dan gizi buruh yang menyerang anak-anak di pedalaman Papua, solusinya menurut Jokowi adalah yang pertama mempercepat penyelesaikan pembangunan infrastruktur agar masyarakat di sana tidak terisolasi lagi. Kedua, setelah infrastruktur dibangun dan akses sudah terbuka dibangun pertanian. Sebab jika sudah ada pertanian sebagai sumber pangan, mereka tidak berpindah-pindah lagi untuk hidup di dalam hutan Papua tersebut.
"Jadi tadi malam juga setuju harus ada pertanian, sehingga mereka menetap. Kalau sudah menetap ini gampang," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?
-
Jokowi Telepon MBS, Tanya Kapan Perang Iran Selesai: Dijawab Gak Jelas
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
27 Psikiater Analisis Kondisi Mental Donald Trump, Apa Hasilnya?
-
KontraS Ragukan Motif Dendam Pribadi dalam Kasus Andrie Yunus, Soroti Dugaan Putus Rantai Komando
-
Ironi Ketua Ombudsman Hery Susanto: Jadi Tersangka Kejagung, Padahal Baru Seminggu Dilantik Prabowo
-
Skandal Suaka LGBT, Warga Pakistan dan Bangladesh Ngaku Gay Demi Jadi Warga Negara Inggris
-
Studi Ungkap Cukai RI Gagal Bikin Rokok Mahal
-
Terungkap! Begini Modus Ketua Ombudsman 'Atur' Kebijakan Demi Muluskan Bisnis Tambang PT TSHI
-
13 Ribu SPPG Sudah Bersertifikat, yang Bandel Terancam Disetop Sementara
-
Serangan Drone Rusia di Odesa dan Kyiv Tewaskan 12 Warga Sipil, Termasuk Anak Kecil
-
Tanggul Jakarta Digerogoti Ikan Sapu-Sapu, Pramono Gelar Operasi Besar-besaran Besok
-
Puan Maharani Meradang! Kecam Skandal Pelecehan Seksual di UI, IPB, dan ITB