Suara.com - Walau mayoritas publik berpandangan negatif tentang lesbian, gay, bisexual, and transgender, publik tetap menganggap mereka berhak hidup di Indonesia dan pemerintah harus melindungi.
Demikian kesimpulan yang disampaikan Direktur Media Saiful Mujani Research and Consulting Ade Armando saat presentasi temuan survei nasional SMRC tentang LGBT di Jakarta pada Kamis, 25 Januari 2018.
Kesimpulan itu terekam dalam tiga survei SMRC yang dilakukan pada Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017 dengan melibatkan jumlah sampel sebanyak 1220 responden pada masing-masing survei. Sampel ditarik secara multistage random sampling. Margin of Error-nya 3,1 persen.
Publik yang tahu atau pernah mendengar LGBT, mayoritas setuju (47,5 persen) dan sangat setuju (34 persen) dengan pendapat yang mengatakan bahwa perilaku seksual gay dan lesbian dilarang agama. Hanya 8,6 persen yang memandang tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Publik yang tahu LGBT juga secara umum merasa sangat terancam dan cukup terancam oleh LGBT. Bila dilihat trennya, ada sedikit peningkatan jumlah publik yang merasa sangat dan cukup terancam oleh LGBT. Pada surnas September 2017 mereka yang merasa sangat terancam dan cukup terancam sebesar 85,4 persen. Adapun pada Desember 2017 sebesar 87,6 persen.
Warga yang tahu LGBT mayoritas (53,3 persen) tidak menerima bila di antara keluarganya ternyata ada LGBT. Mereka (79,1 persen) pun merasa keberatan bila orang LGBT menjadi tetangga mereka.
“Mayoritas warga juga keberatan bila orang LGBT menjadi pejabat pemerintah, seperti bupati/walikota, gubernur, atau presiden,” kata Ade.
Meski berpandangan negatif terhadap LGBT dan bersikap diskriminatif dengan menolak orang LGBT bila menjadi pejabat publik, tapi publik tidak bersikap diskriminatif terhadap orang LGBT sebagai warga negara biasa.
Surnas SMRC menunjukkan 57,7 persen publik berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di negara kita. Adapun yang berpendapat sebaliknya hanya sebesar 41,1 persen.
Kecenderungan publik yang berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di Indonesia tersebar di antara semua kelompok publik berdasarkan kategori gender (pria-perempuan), tempat tinggal (perkotaan-pedesaan), agama, etnis, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pekerjaan.
Selain itu, sekitar 50 persen publik yang tahu LGBT berpendapat bahwa pemerintah wajib melindungi LGBT sebagai warga negara sebagaimana warga negara yang lain. Jumlah ini unggul tipis dari publik yang berpendapat sebaliknya.
Tag
Berita Terkait
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Heboh Elon Musk Ancam Boikot, Giliran Komdigi Ikut Awasi Film LGBT Netflix
-
Raih Penghargaan di MTV VMAs, Ariana Grande: Terima Kasih Kaum Gay
-
Analis Militer: Kelamaan di Medan Tugas Picu Kekosongan Biologis Prajurit TNI, Apa Solusinya?
-
Soroti Isu LGBT di TNI, Analis Tegas: Hilangkan Praktik 'Mandi Bersama' di Satuan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu