Suara.com - Walau mayoritas publik berpandangan negatif tentang lesbian, gay, bisexual, and transgender, publik tetap menganggap mereka berhak hidup di Indonesia dan pemerintah harus melindungi.
Demikian kesimpulan yang disampaikan Direktur Media Saiful Mujani Research and Consulting Ade Armando saat presentasi temuan survei nasional SMRC tentang LGBT di Jakarta pada Kamis, 25 Januari 2018.
Kesimpulan itu terekam dalam tiga survei SMRC yang dilakukan pada Maret 2016, September 2017, dan Desember 2017 dengan melibatkan jumlah sampel sebanyak 1220 responden pada masing-masing survei. Sampel ditarik secara multistage random sampling. Margin of Error-nya 3,1 persen.
Publik yang tahu atau pernah mendengar LGBT, mayoritas setuju (47,5 persen) dan sangat setuju (34 persen) dengan pendapat yang mengatakan bahwa perilaku seksual gay dan lesbian dilarang agama. Hanya 8,6 persen yang memandang tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Publik yang tahu LGBT juga secara umum merasa sangat terancam dan cukup terancam oleh LGBT. Bila dilihat trennya, ada sedikit peningkatan jumlah publik yang merasa sangat dan cukup terancam oleh LGBT. Pada surnas September 2017 mereka yang merasa sangat terancam dan cukup terancam sebesar 85,4 persen. Adapun pada Desember 2017 sebesar 87,6 persen.
Warga yang tahu LGBT mayoritas (53,3 persen) tidak menerima bila di antara keluarganya ternyata ada LGBT. Mereka (79,1 persen) pun merasa keberatan bila orang LGBT menjadi tetangga mereka.
“Mayoritas warga juga keberatan bila orang LGBT menjadi pejabat pemerintah, seperti bupati/walikota, gubernur, atau presiden,” kata Ade.
Meski berpandangan negatif terhadap LGBT dan bersikap diskriminatif dengan menolak orang LGBT bila menjadi pejabat publik, tapi publik tidak bersikap diskriminatif terhadap orang LGBT sebagai warga negara biasa.
Surnas SMRC menunjukkan 57,7 persen publik berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di negara kita. Adapun yang berpendapat sebaliknya hanya sebesar 41,1 persen.
Kecenderungan publik yang berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di Indonesia tersebar di antara semua kelompok publik berdasarkan kategori gender (pria-perempuan), tempat tinggal (perkotaan-pedesaan), agama, etnis, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan pekerjaan.
Selain itu, sekitar 50 persen publik yang tahu LGBT berpendapat bahwa pemerintah wajib melindungi LGBT sebagai warga negara sebagaimana warga negara yang lain. Jumlah ini unggul tipis dari publik yang berpendapat sebaliknya.
Tag
Berita Terkait
-
Viral Pemilik Brand Lokal ini Tolak Kerja Sama dengan LGBT, Tapi Malah Diserang
-
Tuai Pro Kontra, Begini Kronologi Batalnya Meet & Greet Kakak Itwill di 6 Kota
-
Tuai Kecaman dan Ancaman, Kakak Itwill Batalkan Acara Study Tour di 6 Kota
-
Siapa Erlyanie Owner B Erl Cosmetics yang Tolak Endorse Model LGBT? Ini Profilnya
-
Langkah Berani Girl Group Indonesia, No Na Terang-terangan Dukung LGBT
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?