Suara.com - Isi pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian diprotes Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Zulkarnain kecewa karena Tito dinilai tak menganggap perjuangan organisasi keagamaan di luar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada zaman pergerakan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang tak mau terlibat dalam polemik. Menurut Junimart, Tito tentunya sudah menimbang-nimbang sebelum pidato.
"Tentu kapolri punya pandangan lain dan tentu beliau dengan berbicara itu sudah mendapat masukan dan kajian dari lingkungan beliau," kata Junimart di DPR, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Menurut Junimart, Tito seorang yang cerdas dan tidak pernah asal bicara di muka umum.
"Dia punya perhitungannya dalam membuat statement itu. Yang saya pahami dari beliau, saya yakin dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan," tutur Junimart.
Junimart menduga ormas yang dimaksud Tito tidak berjasa atas kemerdekaan bangsa ini adalah ormas yang tak pernah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau ilegal.
"Jadi jangan diputus. Konfirmasi ke beliau maksudnya apa. Yang saya pahami beliau pasti bertujuan untuk membuat kondusif situasi," kata Junimart.
Junimart menilai pesan Tito sebenarnya peringatan terhadap ormas-ormas ilegal agar jangan membuat gaduh situasi dalam negeri.
"Ini kan Kapolri yang tegas. Caranya cerdas. Itu yang saya tangkap dari beliau," kata Junimart.
Setelah menuai polemik, Tito berencana mengumpulkan ormas untuk menjelaskan maksud pidato. Junimart setuju itu.
"Datang ke ormas-ormas itu sangat penting. Supaya tidak justru terjadi salah paham. 'Maksud saya begini loh, bukan begitu'. Justru itulah yang kita mau jaga kondusifitas. Dia langsung turun kepada ormas-ormas untuk memberikan penjelasan. Agar tidak diputarbalikkan oleh provokator," kata Junimart.
Lain Junimart lain Daeng Muhammad. Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN tak sepakat dengan pernyataan kapolri.
"Pak Kapolri tentu harus arif dalam berpendapat, berargumen, apalagi di hadapan publik," kata Daeng di DPR.
Menurut Daeng pernyataan Tito bisa memicu perpecahan di tengah masyarakat.
"Ini seperti politik belah bambu buat saya. Perilaku seperti ini tidak boleh dilakukan orang sekelas Kapolri," ujar Daeng.
Daeng mengatakan tidak ada yang menyangkal bahwa Muhammadiyah bersama NU menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia. Tapi bukan berarti tidak ada ormas lain yang ikut berkontribusi.
"Banyak ormas lain juga waktu itu dan Kapolri harus belajar sejarah, bukan hanya dua ormas itu, ada ormas yang lain. Janganlah ormas ummat islam dipecah-pecah oleh pola seperti ini," tutur Daeng.
"Saya tidak setuju dengan pendapat Kapolri. Saya mengkritik pidato Kapolri. Di depan dua ormas itu, NU dan Muhammadiyah, ada Al Irsad, Persis, ada gerakan-gerakan Islam lain juga yang berperan dalam bagaimana memerdekakan republik ini," Daeng menambahkan.
Pidato Tito ditujukan kepada kapolda hingga kapolsek agar mereka membantu NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi yang berjasa atas pendirian bangsa. Peristiwa itu terjadi pada 2016, ketika kapolri menandatangani nota kesepahaman bersama NU.
Tapi, kontennya baru diprotes beberapa hari terakhir.
Berikut penggalan isi pidato Tito:
Perintah saya melalui video conference minggu lalu, 2 minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.
Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.
Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.
Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.
Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.
Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.
Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.
Tag
Berita Terkait
-
Mendagri Apresiasi Inflasi 2,42 Persen, Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik Global
-
Tito Karnavian Dampingi Prabowo Luncurkan Operasional 1.061 KDKMP di Jawa Timur
-
Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau