Suara.com - Isi pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian diprotes Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Zulkarnain kecewa karena Tito dinilai tak menganggap perjuangan organisasi keagamaan di luar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada zaman pergerakan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang tak mau terlibat dalam polemik. Menurut Junimart, Tito tentunya sudah menimbang-nimbang sebelum pidato.
"Tentu kapolri punya pandangan lain dan tentu beliau dengan berbicara itu sudah mendapat masukan dan kajian dari lingkungan beliau," kata Junimart di DPR, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Menurut Junimart, Tito seorang yang cerdas dan tidak pernah asal bicara di muka umum.
"Dia punya perhitungannya dalam membuat statement itu. Yang saya pahami dari beliau, saya yakin dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan," tutur Junimart.
Junimart menduga ormas yang dimaksud Tito tidak berjasa atas kemerdekaan bangsa ini adalah ormas yang tak pernah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau ilegal.
"Jadi jangan diputus. Konfirmasi ke beliau maksudnya apa. Yang saya pahami beliau pasti bertujuan untuk membuat kondusif situasi," kata Junimart.
Junimart menilai pesan Tito sebenarnya peringatan terhadap ormas-ormas ilegal agar jangan membuat gaduh situasi dalam negeri.
"Ini kan Kapolri yang tegas. Caranya cerdas. Itu yang saya tangkap dari beliau," kata Junimart.
Setelah menuai polemik, Tito berencana mengumpulkan ormas untuk menjelaskan maksud pidato. Junimart setuju itu.
"Datang ke ormas-ormas itu sangat penting. Supaya tidak justru terjadi salah paham. 'Maksud saya begini loh, bukan begitu'. Justru itulah yang kita mau jaga kondusifitas. Dia langsung turun kepada ormas-ormas untuk memberikan penjelasan. Agar tidak diputarbalikkan oleh provokator," kata Junimart.
Lain Junimart lain Daeng Muhammad. Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN tak sepakat dengan pernyataan kapolri.
"Pak Kapolri tentu harus arif dalam berpendapat, berargumen, apalagi di hadapan publik," kata Daeng di DPR.
Menurut Daeng pernyataan Tito bisa memicu perpecahan di tengah masyarakat.
"Ini seperti politik belah bambu buat saya. Perilaku seperti ini tidak boleh dilakukan orang sekelas Kapolri," ujar Daeng.
Daeng mengatakan tidak ada yang menyangkal bahwa Muhammadiyah bersama NU menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia. Tapi bukan berarti tidak ada ormas lain yang ikut berkontribusi.
"Banyak ormas lain juga waktu itu dan Kapolri harus belajar sejarah, bukan hanya dua ormas itu, ada ormas yang lain. Janganlah ormas ummat islam dipecah-pecah oleh pola seperti ini," tutur Daeng.
"Saya tidak setuju dengan pendapat Kapolri. Saya mengkritik pidato Kapolri. Di depan dua ormas itu, NU dan Muhammadiyah, ada Al Irsad, Persis, ada gerakan-gerakan Islam lain juga yang berperan dalam bagaimana memerdekakan republik ini," Daeng menambahkan.
Pidato Tito ditujukan kepada kapolda hingga kapolsek agar mereka membantu NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi yang berjasa atas pendirian bangsa. Peristiwa itu terjadi pada 2016, ketika kapolri menandatangani nota kesepahaman bersama NU.
Tapi, kontennya baru diprotes beberapa hari terakhir.
Berikut penggalan isi pidato Tito:
Perintah saya melalui video conference minggu lalu, 2 minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.
Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.
Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.
Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.
Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.
Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.
Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.
Tag
Berita Terkait
-
ASN WFH Setiap Jumat, Mendagri Minta Pemda Hitung Dampak Efisiensi Anggaran
-
Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda
-
Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Anggaran Daerah, Wajib Lapor Tiap 2 Bulan
-
Wajib ke Kantor! Ini Daftar Jabatan dan Unit ASN Daerah yang Tidak Boleh WFH
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar