Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit

Suara.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus memacu pembangunan infrastruktur hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Sumatra.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan fleksibilitas bantuan dana bagi warga yang memilih mengontrak rumah secara mandiri selama menunggu pembangunan huntap selesai.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyediakan hunian sementara atau huntara sebagai tempat tinggal transisi.

Namun, warga yang enggan tinggal di huntara diperbolehkan mencari hunian mandiri dan akan mendapatkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.

"Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan," ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bantuan ini juga mencakup dukungan pengadaan perabotan serta stimulan ekonomi dari kepala daerah setempat agar warga terdampak bisa segera mandiri secara ekonomi.

Mengenai progres fisik di lapangan, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan huntara mencapai 17.036 unit. Hingga saat ini, sebanyak 5.489 unit atau 32 persen di antaranya telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak.

Sejalan dengan itu, pembangunan huntap juga terus dikebut dengan total target mencapai 15.719 unit. Adapun rincian pembagiannya adalah sebagai berikut:

• 3.657 unit di Sumatra Barat.
• 3.462 unit di Sumatra Utara.
• 8.600 unit di Aceh.

Terkait teknis pembangunan, Tito menyebutkan adanya opsi relokasi bagi warga yang sebelumnya tinggal di zona rawan bencana.

Baca Juga: Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak

"Bagi yang ingin tinggal berkelompok dalam satu kompleks, huniannya akan dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," jelas Tito.

Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah diharapkan menjadi kunci agar target pembangunan hunian ini berjalan sesuai rencana demi pemulihan kesejahteraan masyarakat Sumatra.