Banyak OTT, KPK Ingin Proses Pilkada 2018 Bebas Korupsi

Suara.com - Dua pekan terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga orang calon kepala daerah. Mereka pada umumnya berasal dari calon petahana, seperti Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, dan yang terbaru Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK tidak akan melakukan tangkap tangan bila calon kepala daerah memiliki komitmen. Menurutnya, proses demokrasi harus bebas dari korupsi.

"Saya kira ini kasus yang sekian, seharusnya tidak ada kasus baru lagi. KPK tidak perlu melakukan OTT kalau memang para calon kepala daerah memiliki komitmen tidak menerima sejumlah uang terutama incumben. Kalau untuk untuk pasangan lain kita akan melihat itu kewenangan KPK atau tidak. Tapi yang pasti kita berharap betul ada pesan untuk peserta Pilkada bahwa proses demokrasi ini harus bebas dari korupsi," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (14/2/2018).

Febri mengatakan untuk mewujudkan proses demokrasi yang dijalankan secara bersih butuh peran dari semua pihak. Karena semua institusi memiliki kewenangan berbeda-beda.

"KPK memiliki kewenangan hanya untuk pengawasan penyelenggara negara, Bawaslu punya kewenangan untuk pengawasan pemilu, penyelenggaraan pemilu bersama KPU. Kemendagri punya kewenangan proses pembinaan di daerah-daerah. Tentu sangat baik kalau semua pihak menjalankan secara maksimal. Agar proses Pilkada demokrasi menghasilkan kepala daerah bersih dan tidak lagi mengulangi kekeliruan kepala daerah sebelumnya yang akhirnya diproses oleh KPK," kata Febri.

Penangkapan terhadap Bupati Subang dilakukan pada Selasa malam hingga Rabu dini hari. Dari kegiatan itu diamankan 8 orang, termasuk Bupati Subang, kurir, swasta dan unsur pegawai setempat dan uang ratusan juta.

"Dari identifikasi awal transaksi diduga terkait dengan kewenangan perizinan. Tim mengamankan sejumlah uang ratusan juta, diduga dari pembicaraan awal miliaran rupiah," katanya.

Delapan orang yang diamankan tersebut langsung dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mengacu ke KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk penentuan status pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Baca Juga: KPK Minta Kemendagri Bina Kepala Daerah supaya Tak Korupsi