Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau program industri padat karya di sekitar Bandar Udara Budiarto Curug, Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (24/2/2018) siang.
Dalam sambutannya, Budi mengakui senang terhadap program padat karya yang merupakan arahan Presiden Joko Widodo.
"Secara esensi, ini harus dilakukan dengan harus dengan satu ketulusan, dengan keinginan untuk tahu, bahwasanya banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak dapat kesempatan bekerja, sementara kita dapat kesempatan kerja dengan kemewahan kerja, serta fasilitas," ujar Budi di Bandara Budiarto.
Tak hanya itu, Budi menuturkan pemerintah sebelumnya memiliki program Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.
Namun, kata dia, program itu dinilai Presiden Jokowi tidak mendidik. Karenanya, pemerintah kekinian beralih berkonsentrasi menumbuhkan program industri padat karya agar bisa menyediakan banyak lapangan kerja baru.
"Ini sudah cukup baik, di mana menyerap lebih dari 11.000 orang dalam enam bulan. Sedangkan (target) Kemenhub (menyerap) 70 ribu pekerja dalam durasi 6 bulan. Jadi 70 ribu pekerja itu mendapat pekerjaan selama 6 bulan. Kalau 1 orang dapat gaji di atas upah minium, katakanlah 120 ribu, paling tidak dalam bekerja semingu dapat lebih dari 1 juta, itu bisa cukup untuk makan. Bayangkan kita bermewah-mewah tapi mereka untuk makan saja harus kerja keras," jelasnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso mengatakan, program padat karya merupakan instruksi Presiden Joko Widodo sejak bulan November 2017.
Program padat karya akan diresmikan di 153 bandara seluruh Indonesia hari ini.
"Program padat karya ini sebagai tindak lanjut perintah presiden pada November 2017. Dana APBN akan dialokasikan untuk pekerjaan-pekerjaam yang terkait dengan pekerjaan masyasarakat level bawah,” jelasnya.
Baca Juga: Komikus Jepang Gambarkan Presiden Jokowi sebagai 'Pengemis'
Dalam target besar Kemenhub untuk menyerap 70 ribu pekerja dalam waktu 6 bulan, Agus menuturkan direktoratnya mendapat jatah menciptakan lapangan kerja baru untuk 12 ribu buruh.
"Kami harus menyerap 12 ribu pekerja di sekitar bandara. Program padat karya di sekitar Bandara Budiarto adalah untuk kali pertama kami launching,” jelasnya.
Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana sebesar Rp 15,123 Triliun dengan belanja upah sebesar Rp1,274 triliun di tahun 2018 untuk program padat karya tunai.
Belanja upah tersebut ditargetkan dapat menyerap sebanyak 70.858 tenaga kerja dari 831 desa di 739 kabupaten/kota, dengan rentang waktu kerja mulai Februari hingga Oktober 2018.
Berita Terkait
-
Marak Kecelakaan Proyek Infrastruktur, Tiga Menteri Berkumpul
-
Menhub Optimis Program Padat Karya Tunai Serap Tenaga Kerja
-
Jalur Rel KA Ganda Manggarai - Cikarang Beroperasi Tahun 2020
-
Hari Ini Menhub Tinjau Proyek Jalur Ganda Rel KA di Bekasi
-
Menhub: Banyak Swasta Asing Berminat Kelola Bandara Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO