Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan swasta asing banyak yang berminat mengelola bandar udara di Indonesia, sekalipun skema kerja sama untuk pengelolaan belum ditentukan.
"Pelibatan swasta dalam pengelolaan bandara di Indonesia meraih respons positif dari investor asing. Kita belum studi, kalau yang minat banyak sekali," kata Budi di Tangerang, Banten, Sabtu (3/2/2018).
Menhub mengatakan, bentuk pelimpahan pengelolaan tersebut bisa jadi sebagai bentuk kerja sama konsesi dan bukan serta merta penyerahan kepemilikan atas bandara yang dikelola.
"Jadi jangan salah nanti kalau itu dibikin dijual lagi," katanya.
Menhub mencontohkan bentuk kerja sama yang sudah ada seperti Tol Jagorawi yang menurutnya adalah sebuah tempat yang sangat strategis.
Dalam kerja sama itu, katanya, pengelolaan tol diberikan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dan swasta dengan konsesi terbatas.
"Tapi kalau penerbangan ini berkaitan dengan harga diri bangsa, kita akan mulai dari bandara lain," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan sebelumnya menegaskan bahwa keterlibatan lebih banyak pihak swasta dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional, bukan berarti pemerintah menjual aset.
"Kita mau segera itu dikerjakan, jadi supaya swasta hidup. Tapi jangan salah persepsi lagi dan nanti dibilang dijual," ujarnya saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Luhut menjelaskan, pentingnya peran dari swasta agar lebih banyak dilibatkan dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional.
Presiden Joko Widodo juga memerintahkan untuk membuat beberapa bandara itu bekerja sama dengan swasta. Misalnya seperti Bandara Silangit, Bandara Bangka Belitung, Bali, dan Labuan Bajo.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk pemerataan ekonomi demi peningkatan roda perekonomian, dan juga agar mengurangi beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). [Antara]
Berita Terkait
-
Baru Menjabat Purbaya Yudhi Sadewa Sudah Disorot Media Asing, Disebut Menkeu Gaya Koboi
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar
-
Pasar Keuangan Bergejolak: Rp14,24 Triliun Modal Asing 'Kabur' dari RI dalam 4 Hari
-
Bandara Supadio Mulai Layani Penerbangan Internasional
-
IHSG Loyo Sepekan, Asing Bawa Kabur Rp 31,59 Miliar
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka