Menhub Optimis Program Padat Karya Tunai Serap Tenaga Kerja

Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan program padat karya tunai di bidang transportasi telah memberikan ruang kerja bagi masyarakat.

"Hari ini saya melihat bagaimana kita memberikan ruang kerja buat masyarakat banyak melalui program padat karya," kata Budi saat meninjau proyek padat karya tunai jalur kereta api dwi ganda (double double track/DDT) Stasiun Cakung, Jakarta Timur, Minggu (18/2/2018).

Budi sempat berbincang dengan salah satu pekerja padat karya tunai asal Cirebon yang dipekerjakan selama enam bulan dalam proyek tersebut.

Pekerja itu mengaku mendapat upah yang lebih tinggi ketimbang upah minimum regional (UMR).

"Jadi ada kepastian mereka bekerja di sini dengan upah yang baik," katanya.

Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana sebesar Rp15,123 triliun dengan belanja upah sebesar Rp1,274 triliun pada tahun 2018 untuk program padat karya tunai.

Program tersebut akan menyerap sebanyak 70.858 tenaga kerja mencakup 831 desa di 739 kabupaten/kota dengan rentang waktu kerja Februari hingga Oktober 2018. Ada pun upaya percepatan program etrsebut telah dilakukan.

Program padat karya tunai merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia secara menyeluruh untuk terus mendorong optimalisasi dana desa demi mendukung percepatan pengentasan kemiskinan pada 2018.

Kementerian Perhubungan menjadi salah satu instansi yang wajib melaksanaan program padat karya melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi.

Kegiatan padat karya tunai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang sudah berjalan pada 2018 diantaranya pembuatan "retaining wall" di Stasiun Tanjung Ampalu Koto VIII Muaro, Sumatera Barat dan pemindahan sumur warga di lokasi yang sama. Selain itu juga di lokasi pengerjaan jalur kereta api dwi ganda atau double-double track (DDT).

Program padat karya tunai juga ada di semua sektor termasuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). (Antara)