Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan meninjau pembangunan proyek jalur kereta api dwi ganda (double double track/DDT) di Bekasi, Minggu (18/2/2018), yang dilaksanakan secara padat karya.
Dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan mengatakan peninjauan itu bertujuan untuk memastikan pengerjaan padat karya berjalan dengan benar dan lancar.
"Pak Menhub Budi akan mengunjungi pekerjaan padat karya di Bekasi pada hari Minggu. Beliau akan mengunjungi proyek padat karya terkait DDT seperti perbaikan jalan kampung di dekat terminal," katanya.
Baitul menjelaskan pekerjaan padat karya tunai untuk perkeretaapian meliputi pekerjaan pengecatan, pekerjaan normalisasi saluran/pembersihan saluran, pekerjaan pembuatan saluran tanpa pemasangan batu kali/dengan pasangan batu kali.
Ada pula pekerjaan galian pondasi setempat/menerus untuk konstruksi ringan (saluran batu kali, "retaining wall", pagar), pekerjaan pemagaran, pekerjaan ecer balas dan bantalan beton, pekerjaan ecer, pekerjaan untuk penanaman kabel sinyal dan telekomunikasi.
Kegiatan padat karya tunai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang sudah berjalan pada 2018 diantaranya pembuatan "retaining wall" di Stasiun Tanjung Ampalu Koto VIII Muaro, Sumatera Barat dan pemindahan sumur warga di lokasi yang sama. Selain itu juga di lokasi pengerjaan jalur kereta api dwi ganda atau double-double track (DDT).
Program padat karya tunai juga ada di semua sektor termasuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana sebesar Rp15,123 triliun dengan belanja upah sebesar Rp1,274 triliun pada tahun 2018 untuk program padat karya tunai, yang akan menyerap sebanyak 70.858 tenaga kerja mencakup 831 desa di 739 kabupaten/kota.
Dengan rentang waktu kerja Februari hingga Oktober 2018, di mana dilakukan upaya percepatan sejak Januari untuk program tersebut.
Program padat karya tunai merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia secara menyeluruh untuk terus mendorong optimalisasi dana desa demi mendukung percepatan pengentasan kemiskinan pada 2018.
Kementerian Perhubungan menjadi salah satu instansi yang wajib melaksanaan program padat karya melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Beton Precast Jadi Solusi Efektif Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
Diperingati Setiap 22 November, Ini Sejarah Hari Perhubungan Darat Nasional
-
Anggaran Rp19 Triliun Belum Terserap: Apa yang Terjadi di Kemenhub Menjelang Tutup Buku 2025?
-
Pemerintahan Prabowo Genap Setahun, Kemenhub Fokus Konektivitas dan Keselamatan
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok