Suara.com - Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi pancung terhadap Tenaga Kerja Indonesia asal Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, pada Minggu (18/3/2018) sekitar pukul 11.30 waktu Mekkah atau 15.30 WIB.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal menceritakan awal mula Zaini sebelum dipancung.
Lalu mengatakan Zaini merupakan WNI asal Bangkalan Madura yang bekerja menjadi supir di Arab Saudi pada tahun 1992. Kemudian pada Tahun 1996, Misrin kembali ke Indonesia dan kembali bekerja di Arab Saudi di tahun yang sama.
"Zaini Misrin berangkat ke Arab Saudi tahun 1992 untuk bekerja sebagai supir pribadi, kemudian kembali ke Indonesia. Pada tahun 1996 berangkat untuk kedua kalinya dan bekerja pada majikan yang sama sampai terjadinya peristiwa pada 13 Juli 2004," ujar Lalu dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Pada 13 Juli 2004, Zaini ditangkap polisi Arab Saudi dengan tuduhan membunuh majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.
Setelah melalui persidangan selama 4 tahun, Zaini akhirnya divonis hukuman mati 17 November 2008. Pengacara pun mengajukan banding atas vonis hukuman mati tersebut.
"Sejak 2004 sampai 2008, yaitu November 2008 Mahkamah Umum Mekah menetapkan keputusan hukuman mati Qisas bagi Zaini Misrin. Setelah menerima putusan tersebut, pengacara Zaini mengajukan banding kemudian dilanjutkan Kasasi baik di peradilan banding dan Kasasi memperkuat putusan yang pengadilan sebelumnya," kata dia.
Lalu menuturkan Pemerintah Indonesia melalui Pengacara Zaini telah mengajukan Pengajuan Kembali atas kasus yang menimpa Zaini.
"Sejak 2008 tersebut setidaknya sudah dua kali pemerintah lewat pengacara Zaini Misrin mengajukan PK yaitu awal 2017 dan terakhir Januari 2018," kata dia.
Baca Juga: Indonesia Sesalkan Arab Saudi Tak Beri Tahu Pancung TKI Zaini
Tak hanya itu, kata Lalu sejak 2004, Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia telah melakukan upaya pembebasan terhadap Zaini dan telah mengunjungi Zaini sebanyak 40 kali di tahanan.
"Sejak 2011 kami sudah menunjuk dua pengacara tahun 2011 sampai 2016, kemudian pengacara kedua yang sampai saat ini masih jadi pengacara Zaini 2016 sampai 2018. Kami juga sudah fasilitasi keluarga untuk berkunjung ke Arab Saudi tiga kali. Satu kali di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dua kali di era presiden Joko Widodo," kata Lalu.
Kata Lalu, dalam kurun waktu tersebut, sebanyak 42 nota diplomatik atau surat yang dikirimkan KJRI di Jeddah dan KBRI di Riyadh kepada Pemerintah Arab Saudi.
Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo juga telah mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud sebanyak tiga kali, agar kasus hukuman mati terhadap Zaini ditinjau kembali.
"Setidaknya dalam kurun waktu tersebut sudah 42 diplomatik atau surat yang dikirimkan baik oleh KJRI Jeddah, KBRI Riyadh maupun surat pribadi Dubes kita kepada tokoh-tokoh masyarakat maupun pejabat tinggi di pemerintahan Arab Saudi," ucap Lalu.
"Presiden RI setidaknya sudah mengirimkan surat kepada pemerintah Arab Saudi sebanyak tiga kali, satu kali era SBY dan dua kali di era Jokowi. Sekurang-kurangnya juga tiga kali isu Zaini Misrin ini diangkat oleh presiden dalam pertemuan empat mata dengan Raja Saudi Arabia. Menlu Indonesia juga tiga kali angkat masalah ini dengan Menlu Saudi Arabia," sambungnya.
Berita Terkait
-
Indonesia Sesalkan Arab Saudi Tak Beri Tahu Pancung TKI Zaini
-
TKI Zaini Dipancung, PDIP Ingatkan Persahabatan Indonesia-Saudi
-
Misrin Dipancung Arab Saudi, Jokowi Didesak Kirim Surat Protes
-
DPR Khawatir TKI Zaini Misrin Dipancung Arab Saudi Cuma Hoaks
-
Kisah Zaini Misrin, TKI yang Dipancung di Arab Saudi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu